Renstra

BAB III Renstra 2016 - 2021

BAB. III

ISU ISU STRATEGIS

  1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN  DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2011 – 2015 cukup berdampak positif dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha perikanan baik nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah hasil perikanan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala- kendala dan permasalahan yang masih dihadapi, diantaranya :

  1. Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih berkualitas baik yang ada di Balai benih ikan maupun yang ada di unit pembenihan rakyat di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan produksi hasil perikanan budidaya belum optimal dan sesuai dengan harapan.
  2. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional. Kondisi ini menyebabkan sumberdaya kelautan dan perikanan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
  3. Kemiskinan masyarakat pelaku usaha perikanan khususnya masyarakat pesisir. Masih merupakan tugas dan dilema besar bagi pemerintah khususnya sektor kelautan dan perikanan. Hal ini karena banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini. Dan banyak pihak yang harus terlibat secara bersama – sama untuk mengatasi permasalahan ini.
  4. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai dalam mengatasi Ilegal Fishing, unregulated and reported fishing, terlebih lagi dengan adanya pelimpahan kewenangan sesuai dengan undang – undang 23 tahun 2014. Hal ini menyebabkan terbatasnya operator pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  5. Infrastruktur pendukung dan akses permodalan ekonomi Kelautan yang belum memadai. Keterbatasan pelaku usaha perikanan dalam mengakses permodalan baik melalui lembaga keuangan maupun lembaga non bank untuk melakukan pengembangan usaha. Hal ini menyebabkan usaha masyarakat perikanan selalu bersifat tradisional dan skala kecil.
  6. Masih rendahnya SDM pelaku usaha perikanan dalam hal penggunaan teknologi sehingga pemanfaatan sumberddaya kelautan dan perikanan belum optimal
  7. Pemenuhan pasar dalam hal kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk kelautan
  8. Konflik Kewenangan dan kepentingan dalam pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi bersama dengan Kabupaten/Kota terus melakukan upaya – upaya untuk mengatasi permasalahan.

 

3.1.1.   RUMUSAN PERMASALAHAN STRATEGIS YANG DIHADAPI MASA KINI

     Dari inventarisasi dan investigasi berbagai permasalahan yang dihadapi di bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini, beberapa hal strategis yang dapat dikuantifisir antara lain ;

  1. Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang ada  di Sumatera Barat, baik yang ada pada Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun Unit Pembenihan Rakyat, sehingga produktifitas belum optimal dan merugikan keuntungan  yang diterima produsen masih rendah. Hal ini tentunya berdampak pada kurangnya daya tarik/minat usaha perikanan ini bagi calon-calon pelaku usaha lainnya sehingga pengembangan unit usaha dan jumlah pelaku/ tenaga kerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
  2. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilemma khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona I pantai barat Pulau Sumatera, perkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya, dihadapkan dengan tidak meningkatkan kuantitas dan kualitas alat tangkap yang dimiliki nelayan tradisional. Hal ini tentunya lebih lanjut berdampak pada tingkat pendapatan/ kesejahteraan nelayan, regenerasi nelayan dan sebagainya.
  3. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain yang diduga diakibatkan karena kekurangtertarikan pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan. Pola budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran masih sangat tradisional dan sudah bertahan dari beberapa generasi sebelumnya.
  4. Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23  km2 perairan laut Sumatera Barat, sehingga yang sangat mungkin untuk diawasi hanyalah wilayah zona I di Samudera Indonesia serta tidak optimalnya pengawasan secara intensif yang dilakukan di wilayah perairan umum seperti danau maninjau dan Singkarak dari aktifitas destructive fishing.
  5. Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan budidaya perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah Daerahnya, tingkat partisipasi masyarakatnya maupun efektifitas program dan kegiatannya, seperti keberadaan wilayah minapolitan patin di Kab. Kampar Riau dan pemanfaatan optimal dari BBAT Jambi oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi menjadi tantangan potensial bagi Sumatera Barat. Khusus bidang penangkapan, agresifitas nelayan Sumatera Utara dan Bengkulu menjadi ancaman serius terlebih kurangnya perhatian Pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam regulasi penangkapan di wilayah pantai barat Pulau Sumatera.
  6. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.
  7. Invasi pelaku luar, baik yang diundang dalam rangka peningkatan motivasi dan transfer tekhnologi seperti nelayan tuna dari Muara Baru, bali dan Gorontalo, maupun dugaan praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai akan tetap menjadi kerugian yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya, baik karena bertambahnya kuantitas invasi tersebut pada suatu sisi dan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya ikan sisi lainnya.
  8. Akses internasional terbatas dengan terbatasnya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena faktor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman maupun kualitas produk perikanan. Hal diatas mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional.

3.1.2. RUMUSAN PERUBAHAN, KECENDRUNGAN MASA DEPAN YANG BERPENGARUH PADA TUPOKSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Beberapa rumusan yang diarahkan sebagai antisipasi perubahan dan kecendrungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Dinas kelautan dan Perikanan antara lain :

 

  1. Desain sistim pengawasan berbasis Informasi dan Tekhnologi yang ditujukan untuk mensinergikan mekanisme pengawasan dengan aktifitas penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tradisional di wilayah Pantai Barat, dengan pemberian fasilitas alat komunikasi bagi setiap kapal nelayan yang terhubung secara integral dengan pusat-pusat pengawasan yang ada di semua titik yang memungkinkan di wilayah pesisir dan Kab. Kepulauan Mentawai.
  2. Desain fasilitasi pembiayaan dan manajemen dengan pihak eksternal yang ditujukan antara lain untuk; menyusunan mekanisme kerjasama pembiayaan dan restrukturisasi manajemen dengan berbagai lembaga keuangan dan pelaku usaha skala besar dengan pola bapak-anak-asuh dalam pengembagan usaha kelautan dan perikanan.
  3. Peningkatan jaringan “kampung-rantau” untuk sistim pemasaran KP dengan desain sentra produksi yang terkoneksi dengan sentra pemasaran dalam satu grup usaha yang dimiliki bersama antara pengusaha lokal yang berada di rantau dengan mitra perantau yang ada diberbagai daerah di dalam dan laur negeri.
  4. Pengerahan tenaga penyuluh perikanan / pendamping pelaku usaha secara intensif dan terarah di sentra dan kawasan produksi perikanan untuk pemadu serasian sasaran program serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keunggulan lokal yang berorientasi pasar

 

3.1.3. RUMUSAN PERUBAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG PERLU DILAKUKAN

Beberapa rumusan tentang perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan antara lain:

 

A. Perubahan Internal :

a. Perlu diidentifikasi zona unggulan daerah yang benar benar berdasarkan kajian yang objektif dan independen sehingga bisa menciptakan zonasi produksi yang benar-benar lahir secara alami, bukan direkayasa dengan tujuan apapun, sehingga dari titik-titik daerah unggulan tersebut diharapkan lahir berbagai local brands baru sebagai produk unggulan yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dibandingkan dengan daerah lainnya.

b. Perlu dilakukan research and development tentang jenis ikan unggulan daerah, baik dari sisi jenis spisies, produktifitas dan nilai jual yang diinginkan pasar. Research dan development ini harus dilakukan sendiri oleh unsur terkait di Sumatera Barat dengan berbagai indikator serta mekanisme dan alat uji yang diakui secara internasional.

c. Perlu dilakukan pemetaan pelaku KP bedasarkan tipologi dan skala usaha yang disinkronkan dengan pola dan mekanisme pemberdayaan intensif secara integratif (mulai dari tekhnis produksi, penanganan paska panen, pengolahan, pemasaran,  kelembagaan, pembiayaan usaha, dan fasilitasi manejerial) serta pola monitoring dan evaluasi yang berdasarkan catatan masing-masing pelaku.

 B. Perubahan Eksternal :

a. Maksimalisasi upaya fasilitasi dukungan pemerintah dan swasta untuk peningkatan kualitas dan kuantitas alat tangkap yang diimbangi dengan pengkajian dan penerapan desain inovasi penangkapan berbasis sumberdaya lokal yang dikembangkan dari kearifan dan kemampuan lokal daerah dan potensi masing-masing daerah.

b. Kerjasama “pasar dan produsen’ dalam pengembangan variasi pilihan desain produk primer dan olahan dari Sumatera Barat, baik dalam hal jenis dan mutu produk primer maupun olahan sekunder dengan basis “mutual benefit networking” dimana pelaku pasar langsung memberikan pemahaman, ilmu dan pengalamannya pada para petani pembudidaya ikan , nelayan dan pengolah dalam skema kerjasama yang saling dukung dan saling untung. Dengan tipologi kerjasama sedemikian diharapkan akan lahir produsen yang berorientasi pasar sehingga optimalisasi potensi yang berkelanjutan akan terwujud sesuai mekanisme pasar

 

  1. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016 – 2021. Sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai visi provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan sampai akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

 

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

 

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dan Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015 – 2019 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Untuk memahami visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut :

Madani
Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis nilai – nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluratistis, bersifat terbuka dan demoktaris serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan bathin serta material dan spiritual.

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian serta tersedianya prasarana publik terkait infrastruktur pelayanan publik, transparanasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera. Dimana Sejahtera  dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukinan telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana  pendapatan masyarakat meningkat  dengan kedua misi diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tanggung, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut  diwujudkan melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar ikan. 

 

  1. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 4 Agenda / Nawacita yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

1.

Agenda/Nawacita ke -1

:

 

 

Sub Agenda

:

Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim

 

Implementasi dalam memperkuat jati diri sebagai negara maritim adalah dengan menningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu dan terintegrasi, meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan yang representatif, mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

2.

Agenda/nawacita ke-4

:

 

 

Sub Agenda

:

Pemberantasan Perikanan Illegal /IUU Fishing

 

yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdantasan Illegal Fishing / IUU Fishing adalah dengan meningkatkan koordinasi delam penangngan tindak pidana perikanan, melakukan penguatan sarana sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan , meningkatkan penataan sistem perizinan usaha perikanan dan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan perikanan.

3.

Agenda / Nawacita ke – 6

:

 

 

Sub Agenda

:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui peningkatan Hasil Perikanan

 

Upaya yang dilaksanakan adalah melalui peningkatan mutu dan kualitas benih /induk, inovasi teknologi perikanan (budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan), melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan SDM pelaku usaha perikanan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan.

 

 

 

 

4.

Agenda/Nawa cita ke-7

:

 

 

Sub Agenda

:

Peningkatan kedaulatan Pangan melalui peningkatan produksi perikanan

 

Implementasi yang akan dilakukan adalah meningkatkan faktor – faktor produksi dan sarana prasarana pendukung produksi dan mempertahankan setersediaan komoditi perikanan sebagai sumber pangan dan ekonomi.

 

Sub Agenda

:

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

 

Implementasi yang akan dilakukan adalah  meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber ekonomi pembangunan dan sebagi sumber penigkatan SDM masyarakat kelautan dan perikanan, menyediakan data dan informasi, meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat nelayan masyarakat perikanan.

 

 

 

 

 

Keempat Agenda  tersebut diatas juga diimplementasikan dalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang untuk pencapaiannya tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

 

  1. SINERGITAS RENSTRA KP DENGAN KLHS PERDA RTRWP SUMATERA BARAT

 

Keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memberikan muatan substantif aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan berupa sinergitas rencana dan program bagi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW-D) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan yang kemudian akan menjadi landasan atau platform bagi RPKM-D, RTRW-D dan Rensta DKP Kabupaten/ Kota.

Penysunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini telah disinkronkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) dan disesuaikan dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum

Hasil identifikasi yang terkait dengan urusan atau bidang Kelautan dan Perikanan yang dapat dirumuskan sebagai isu-isu pembengunan berkelanjutan lingkungan hidup antara lain :

  1. Isu yang memberikan dampak negatif seperti; perobahan penutupan hutan karena penambahan sarana budidaya baru oleh masyarakat; ancaman keanekaragaman hayati dalam hal degradasi kawasan perairan umum dan laut; penurunan kualitas air; terganggunya keseimbangan tata air karena pemanfaatan bersama lintas sektor dan ancaman bencana lingkungan seperti abrasi.
  2. Isu yang memberikan dampak positif seperti; peningkatan taraf hidup pembudidaya, nelayan, pengolah dan pedagang hasil perikanan; peningkatan pertumbuhan ekonomi karena kontribusi bidang kelautan dan perikanan; serta peningkatan peluang kerja bagi masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

 

 

Beberapa kebijakan terkait yang menimbulkan konsekuensi negatif seperti disparitas pembangunan wilayah utara dan selatan Sumatera Barat  di bidang kelutan dan perikanan yaitu pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan perikanan seperti kawasan sentra produksi, kawasan unggulan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta minapolitan dibeberapa daerah seperti di bahagian selatan yaitu Bungus Kota Padang dengan Maninjau Kabupaten Agam di wilayah utara.

Kebijakan terkait lainnya adalah peningkatan kebutuhan air dan pencemaran akibat aktifitas intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perikanan terutama bagi beberapa sentra perikanan budidaya di Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Dharmasraya yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar bersamaan dengan penggunaan langsung oleh masyarakat seperti aktifitas pribadi (MCK) dan aktifitas ekonomi lainnya. Kasus lainnya adalah keberadaan sentra perikanan budaya laut baru seperti sentra kerapu di Pesisir Selatan dan Pasaman Barat juga sangat berpotensi untuk mempengaruhi tingkat pencemaran dan ekosistem sekitarnya.

Selanjutnya kebijakan yang berpengaruh dominan terhadap isu air khususnya dampak terhadap kualitas air dan kebencanaan dapat dilihat dari kasus pengembangan budidaya di danau Maninjau karena kesalahan penataan ruang dan kurangnya regulasi dan sosialisasi tentang daya dukung (carrying capacity) Danau Maninjau untuk pemanfaatan bidang perikanan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas air terhadap PLTA dan kebencanaan Up-Wheeling karena kontaminasi kimia penumpukan sisa pakan di dasar danau.

Selanjutnya kebijakan yang berpengaruh terhadap bencana abrasi dapat dilihat dari kasus berobahnya garis pantai pada beberapa daerah dan titik pengembangan pembangunan yang selanjutnya mempengaruhi efektifitas sarana dan prasarana yang telah dibangun pada kawasan-kawasan tersebut. Pada beberapa daerah yang mempunyai sarana prasarana seperti Pelabuhan, Pusat/ Tempat Pendaratan Ikan (PPI/ TPI) dan lain sebagainya di sepanjang pantai barat, sebahagian besar tidak efektif dimanfaatkan sehingga tidak memberikan kontribusi apapun bagi pembangunan daerah.

 

Dari beberapa kasus diatas beberapa alternative kebijakan, rencana dan program terkait yang dapat diformulasikan antara lain :

  1. Pengurangan disparitas pembangunan dan perkembangan wilayah utara dan selatan Sumatera Barat dengan rencana pengembangan sarana parsarana dan rencana transportasi untuk pengembangan interaksi kawasan, peningkatan akses kawasan budidaya/ sentra produksi yang terencana sesuai dengan daya dukung geografis wilayah masing-masing.
  2. Pengembangan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan perikanan dengan meminimalkan dampak pengurangan luas tutupan hutan, peningkatan kebutuhan air, penurunan kualitas air dan kebencanaan akibat ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan.

 

  1. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil Identifikasi permasalahan dan telaahan visi, misi dan Renstra, maka ditentukan Issu Strategis Kelautan dan Perikanan yang meliputi :

  1. Masih rendahnya produksi induk unggul dan berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas di Sumatera Barat dan memenuhi target produksi perikanan budidaya secara nasional, maka Meningkatkan produksi induk unggul dan benih ikan berkualitas dalam menjaga ketahanan pangan di Sumatera Barat menjadi salah satu isu strategis.

  1. Masih terbatasnya armada penangkapan sarana alat tangkap bagi nelayan.

Dalam upaya peningkatan produksi hasil dan kualitas tangkapan nelayan, maka peningkatan armada perikanan baik sarana maupun prasarana perikanan tangkap merupakan salah satu isu trategis.

  1. Masih tingginya angka kemiskinan masyarakat perikanan di Sumatera barat.

Peningkatan taraf hidup pembudidaya, nelayan dan pengolah/pemasaran hasil perikanan yang dilakukan secara terintegrasi  dan berkelanjutan baik ditingkat provinsi dan kabupaten kota serta instansi terkait .

  1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan  dalam mengurangi illegal fishing dan pengrusakan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  2. Peningkatan kualitas SDM nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasaran hasil perikanan.
  3. Masih rendahnya mutu produk hasil perikanan yang berdaya saing dan bernilai tambah dalam menghadapi MEA.