Renstra

BAB II Renstra 2016 - 2021

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

  1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas  dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Sumatera Barat di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

            Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi adalah :

  1. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis  bidang Kelutan dan Perikanan;
  2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan;
  3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan.
  4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
  5. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas dan Fungsi masing – masing struktur organisasi dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

 

  1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kelautan dan perikanan serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

  1. enyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang kelautan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peningkatan daya saing kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya peningkatan daya saing kelautan dan perikanan;
  3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian,  dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
  4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;
  5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  6. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

                   Rincian Tugas :

                  

                   Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;

 

a.Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

b.Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan dan konservasi, perikanan tangkap dan pengembangan ikan air tawar, payau dan laut,   pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasam sumberdaya kelautan dan perikanan;

c.Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan;

d.Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan;

e.Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelautan dan perikanan;

f.Menyelenggarakan  kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kelautan dan perikanan;

g.Menyelenggarakan  pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas ;

h.Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rancangan Kegiatan Anggaran  (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

i.Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

j.Menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;

k.Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;

l.Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;

m.Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

n.Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat, Kepala Dinas dibantu oleh 10 unit kerja eselon III dan masing-masingnya terdiri dari 3 unit eselon IV. Unit kerja tersebut adalah :

 

  1. Sekretaris Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. Penyelenggaraan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
  2. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
  3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
  4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Rincian Tugas  Sekretariat:

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
  2. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan,  yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
  3. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan perencanaan dan pelaporan;
  4. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang/aset Dinas;
  5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian  meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD;
  6. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan,  kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi,   keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
  7. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksaanaan Dinas dan UPTD;
  8. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan  pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  9. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran  (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
  10. Menyelenggarakan  koordinasi dan mengolah bahan
  11. Mengkoordinasikan Tindak Lanjut Laporan   Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  12. Menyelenggarakan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  13. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas kelautan dan perikanan;
  14. Memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
  15. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
  16. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  17. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan  Sekretariat dan Dinas; dan
  18. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

 

Sub Bagian Program

  1. Sub Bagian Program mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan  koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan,  yang dilaksanakan oleh Dinas;
  2. Pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas;
  4. Pelaksanaa penyajian data dan informasi; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

 

  1. Rincian Tugas Sub Bagian Program:
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat serta Sub Bagian Program;
  2. Melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas;
  3. Melaksanakan menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan perencanaan dan pelaporan;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan Pelaporan Dinas;
  5. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan penyusunan perencanaan dan pengendalian  program Dinas serta UPTD;
  6. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggaraan Angaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Tahunan lingkup Dinas;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Program;
  8.  Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Program;
  9. Melaksanakan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
  10. Melaksanakan koordinasi penyajian data dan informasi
  11. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

     pengambilan kebijakan;

  • Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program; dan
  • Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

 

Sub Bagian Keuangan dan Aset

  1. Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausaahan,  pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan  dan aset Dinas
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset Dinas;
  2. Pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan  dan Aset; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  1. Rincian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:
    1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    2. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan dan neraca aset;
    3. Melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran,
    4. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset
    5. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
    6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Dinas serta UPTD;
    7. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    8. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan aset  UPTD;
    9. Melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran  pendapatan dan belanja Dinas;
  1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi barang milik daerah  UPTD;
  2. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RPBMD)
  3. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,  pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan,  serta pendayagunaan barang milik  Dinas;

l. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan subab Keuangan dan aset serta lingkup Dinas;

  1. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Dinas;
  2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan dan Aset; serta
  3. Melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian Dinas.

 

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Umum dan administrasi Kepegawaian Dinas;
  2. Pelaksanaan Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  1. Rincian Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum:
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis Umum dan Kepegawaian;
  3. Melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun dan kesejahteraan pegawai Dinas;
  4. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas, serta semua aplikasi terkait dengan elektronik (TE)
  5. Melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  6. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas;
  7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian  UPTD;
  8. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksaanaan Dinas;
  9. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kepegawaian dan umum Dinas dan UPTD
  10. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan  pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
  11. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  12. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    1. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Bidang Pengelolaan Ruang Laut  dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

 

1)Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

  1. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan UPTD yang menangani urusan pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

 

  1. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
  1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan meliputi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan, meliputi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan;
  4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; serta
  5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Rincian Tugas Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:
    1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan;
    2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian  teknis di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan, meliputi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
    3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan, meliputi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati, serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
    4. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
    5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan;
    6. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil; konservasi dan keanekaragaman sumber hayati, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
    7. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
    8. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
    9. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan;
    10. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
    11. Memimpin seluruh kegiatan pada Bidang;
    12. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
    13. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan; serta
    14. Menyelenggarakan  tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan membawahi :

a.    Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

b.    Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;

c.     Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

 

Seksi-seksi sebagaimana tersebut tersebut di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

 

  1. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

  1. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan konservasi, aspek pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengumpulan data, penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, perijinan lokasi dan pengelolaan pesisir..

 

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, ijin lokasi dan ijin pengelolaan wilayah pesisir;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan pesisir, perencanaan Pengelolaan Ruang laut dan Pulau-Pulau Kecil;
  3. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi perencanaan ruang laut dan pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Rincian Tugas Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  :
    1.  Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    2.   Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, ijin lokasi dan ijin pengelolaan wilayah pesisir;
    3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Perencanaan Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
    4. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Perencanaan Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
    5. Penyusunan bahan koordinasi Perencanaan Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
    6.   Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perijinan lokasi dan pengelolaan wilayah pesisir;
    7.   Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut;
    8.  Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut;
    9.  Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pendayagunaan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan gugus pulau, penataan lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, dan pendayagunaan pulau-pulau terluar;
    10.   Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pendayagunaan pesisir meliputi pesisir terpadu, restorasi pesisir, reklamasi dan pengembangan kawasan, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
    11.   Melaksanakan penyusunan bahan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
    12.   Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
    13.   Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan konservasi;
    14.   Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai aspek pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
    15. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    16. Melaksanakan Pengelolaan data Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    17. Melaksanakan  evaluasi dan pelaporan Seksi;
    18. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
    19. Melaksanakan pelaporan dan kegiatan evaluasi Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
    20. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Seksi  Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati
  1. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Ruang Laut dan pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan, aspek konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati meliputi pengumpulan data,  pengkajian dan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi,  pembinaan dan pengendalian teknis konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan konservasi, aspek konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati;

 

  1. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  2. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1.  Rincian Tugas Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati: 
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati;
  3. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penataan dan pengelolaan kawasan konservasi;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman hayati;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kemitraan dan pengembangan sarana prasarana konservasi;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan  kebijakan pemetaan potensi sumberdaya kelautan;.
  8. Melaksanakan penyusunan bahan  kebijakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan  kebijakan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan  kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan;
  11. Melaksanakan penyusunan bahan  kebijakan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut;
  12. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  13. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai aspek konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  14. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
  15. Melaksanakan pengelolaan data seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
  16. Melaksanakan  evaluasi dan pelaporan Seksi;
  17. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
  18.  Melaksanakan pelaporan dan kegiatan evaluasi Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
  19. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Seksi Pengawasan  Sumberdaya Kelautan dan perikanan

 

  1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan, aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

 

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
    2. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

 

 

  1. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; serta
  2. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Rincian Tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan: 
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  3.  Melaksanakan penyusunan bahan  kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan  kebijakan pengawasan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil;
  5.  Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, penanganan barang bukti dan awak kapal;
  6.  Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerjasama penegakan hukum;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyiapan tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan;
  8. Melaksanakan  fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  9.  Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  10.  Melaksanakan perawatan kapal pengawas dan speed boat pengawas
  11. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi; perikanan.
  12.  Melaksanakan pengelolaan data pengawasan sumberdaya kelautan dan
  13. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  14.  Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  15.  Melaksanakan  evaluasi dan pelaporan Seksi;
  16.  Melaksanakan pengelolaan data pengawasan SDKP
  17.  Melaksanakan pelaporan dan kegiatan evaluasi Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
  18.  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Bidang Perikanan Tangkap

1)Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

  1. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap  meliputi pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap serta membantu Kepala Dinas dan mengkoordinasikan UPTD di bidang perikanan tangkap;
  2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
  1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis perikanan tangkap meliputi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, kenelayanan dan kelembagaan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, meliputi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, kenelayanan dan kelembagaan;
  3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria di bidang Perikanan Tangkap
  4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Rincian Tugas Bidang Perikanan Tangkap:
    1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
    2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis perikanan tangkap;
    3. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perikanan tangkap meliputi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, kenelayanan dan kelembagaan;
    4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap meliputi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, kenelayanan dan kelembagaan;
    5. Menyelenggarakan kordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Bidang Perikanan Tangkap
    6. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
    7. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Pengelolaan dan pengendalian Sumberdaya Ikan;
    8. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan kenelayanan dan kelembagaan
    9. Menyelenggarakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
    10. Menyelenggarakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan perikanan provinsi;
    11. Menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
    12. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi Bidang Perikanan Tangkap;
    13. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
    14. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
    15. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perikanan Tangkap;
    16. Menyelenggarakan  tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bidang Perikanan Tangkap membawahi :

  1. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
  2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
  3. Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan.

Seksi-seksi sebagaimana tersebut tersebut di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

 

  1. Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan
  1. Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, aspek kapal perikanan dan alat penangkap ikan meliputi pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis kapal perikanan dan alat penangkap ikan.

 

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Seksi Kapal Penangkap Ikan dan Alat tangkap Ikan mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, aspek kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1.   Rincian Tugas Seksi Kapal Penangkap ikan dan Alat Tangkap Ikan: 
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspekkapal perikanan dan alat penangkap ikan;
  3. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kapal dan alat penangkapan ikan;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan standarisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan diwilayah laut dan perairan umum;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan logistik penangkapan;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut;
  8. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan-bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
  10. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
  11. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
  12. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
  13. Melaksanakan pengelolaan data seksi Kapal Ikan dan Alat Penangkap Ikan
  14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan kegiatan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan; serta
    1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan
  1. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, aspek pengelolaan dan Pengendalian sumberdaya ikan meliputi pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan

 

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
    2. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, aspek pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
    3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; serta
    4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

 

 

 

 

  1. Rincian Tugas Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan: 
    1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pengelolaan dan Pengendalian sumberdaya ikan;
    2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengelolaan dan Pengendalian sumberdaya ikan;
    3. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan ;
    4. Melakukan Pengkayaan sumberdaya ikan yang mengalami penurunan populasi;
    5. Melakukan analisis dan perencanaan data estimasi stock ikan di wilayah perairan;
    6. Menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin usaha penangkapan ikan, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga pulu) GT
    7. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, dan melaksanakan cek fisik kapal penangkapan ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh)GT
    8. Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT dan pembuatan alat tangkap ikan
    9. Melakukan pembinaan dalam rangka penerbitan buku kapal perikanan  ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT
    10. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
    11. Melaksanakan penyusunan bahan  statistik perikanan tangkap;
    12. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan ;
    13. Melakukan analisis produktivitas hasil tangkapan di wilayah laut sampai 12 mil dan perairan umum daratan lintas Kabupaten/Kota;
    14. Pengumpulan data, identifikasi dan analisis terkait jumlah keragaan kapal dalam rangka pengendalian eksploitasi sumberdaya ikan
    15. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Seksi
    16. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
    17. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan pengendalian sumberdaya ikan; serta
    18. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan

 

  1. Seksi Kenelayanan dan kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, aspek kenelayanan dan kelembagaan meliputi penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pemberdayaan nelayan, perlindungan nelayan,  penguatan kelembagaan 
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Seksi Kenelayanan dan kelembagaan mempunyai fungsi:
    1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis kenelayanan dan kelembagaan;
    2. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, aspek kenelayanan dan kelembagaan;
    3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
    4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Rincian Tugas Seksi Kenelayanan dan kelembagaan: 
    1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kenelayanan dan kelembagaan;
    2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek kenelayanan dan kelembagaan
    3. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan  teknis kenelayanan dan kelembagaan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan potensi kenelayanan dan kelembagaan;
    4. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kenelayanan dan kelembagaan
    5. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan nelayan dan kelembagaan;
    6. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sistem informasi kenelayanan dan kelembagaan;
    7. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penguatan kapasitas kelembagaan;
    8. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan kerja sama pengembangan sumberdaya manusia serta kenelayanan;
    9. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia dan kelembagaan (terkait dengan pelatihan dan KUB/kelompok/koperasi nelayan)
    10. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sistem akses permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap;
    11. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan mata pencaharian alternatif;
    12. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perlindungan nelayan;
    13. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan nelayan;
    14. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pelabuhan Perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi Pelabuhan Perikanan;
    15. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan;
    16. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana pembangunan/rehabilitasi serta penetapan lokasi pelabuhan perikanan;
    17. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan standarisasi teknis Pelabuhan Perikanan di wilayah laut dan perairan umum;
    18. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tata operasiaonal pelabuhan perikanan dan koordinasi kesyahbandaran;
    19. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan jasa-jasa pelabuhan perikanan;
    20. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi teknis pelabuhan perikanan;
    21. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Seksi
    22. Melaksanakan pengelolaan Data seksi
    23. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi kenelayanan dan kelembagaan;
    24. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
    25. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi kenelayanan dan kelembagaan; serta
    26. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Bidang Perikanan Budidaya

(1)Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

  1. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Perikanan Budidaya meliputi pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan Budidaya, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan UPTD yang menangani perikanan budidaya .

 

  1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
    1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis Perikanan Budidaya meliputi Produksi dan Usaha Pembudidaya, Perbenihan dan Pakan serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
    2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan Pembudidaya, meliputi Produksi dan Usaha Budidaya, Perbenihan dan Pakan serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
    3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perikanan Budidaya;
    4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
    5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

 

  1. Rincian tugas Bidang Perikanan Budidaya :
    1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
    2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Perikanan Budidaya, meliputi Produksi dan Usaha Pembudidaya, Perbenihan dan pakan serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
    3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan Budidaya meliputi Produksi dan Usaha Pembudidaya, Perbenihan dan pakan serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
    4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Perikanan Budidaya;
    5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Perikanan Budidaya
    6. Menyelenggarakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan di bidang  Perikanan Budidaya;
    7. Menyelenggarakan fasilitasi dan rekomendasi teknis Produksi dan Usaha Pembudidaya, Perbenihan dan Pakan serta Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
    8. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Perikanan Budidaya;
    9. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup bidang Perikanan Budidaya;
    10. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Perikanan Budidaya;
    11. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Perikanan budidaya sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
    12. Menyelenggarakan  evaluasi dan pelaporan Dinas;
    13. Menyelenggarakan pengelolaan Data terkait Bidang Perikanan Budidaya
    14. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
    15. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang; serta
    16. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1.   Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
  1. Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya;
  2. Seksi Perbenihan dan Pakan
  3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

 

  1. Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya
  1. Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan Budidaya, aspek produksi dan usaha pembudidaya meliputi penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis, serta evaluasi dan pelaporan produksi dan usaha pembudidaya 

 

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Seksi Produksi dan Usaha pembudidaya mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis produksi dan usaha pembudidaya;
    2. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya, aspek produksi dan usaha pembudidaya;
    3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
    4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Rincian Tugas Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya :
  1. Melaksanakan penyusunan program Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek produksi dan usaha pembudidaya
  3. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan usaha pembudidaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan usaha pengembangan perikanan budidaya;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan teknis peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi ikan konsumsi dan ikan hias;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan uji coba pengembangan teknologi budidaya ikan spesifik wilayah;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan aplikasi pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya  
  7. Melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis pengembangan perikanan budidaya;
  8. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidaya ikan;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi dan kegiatan pengembangan perikanan budidaya;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan usaha perikanan budidaya  ;
  11. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis usaha perikanan budidaya ;
  12. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan budidaya serta kemitraaan;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perikanan budidaya;
  14. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek produksi dan usaha pembudidaya;
  15. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  16. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
  17. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai aspek produksi dan usaha pembudidaya sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya.
  18. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya
  19. Melaksanakan  evaluasi dan pelaporan Seksi;
  20. Melaksanakan pengelolaan data lingkup seksi
  21. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
  22. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Produksi dan Usaha pembudidaya; dan
  23. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Perbenihan dan Pakan
  1. Seksi Perbenihan dan Pakan  mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan Budidaya khususnya aspek Perbenihan dan pakan Ikan meliputi penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi dan pelaporan seksi Perbenihan dan Pakan 

 

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai fungsi :
    1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis Perbenihan dan Pakan;
    2. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya pada aspek Perbenihan dan Pakan;
    3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
    4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Rincian Tugas Seksi Perbenihan dan Pakan:
  1. Melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan dan pakan;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek Seksi Perbenihan dan Pakan;
  3. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana perikanan budidaya pengembangan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi Perbenihan dan Pakan;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengadaan dan penyaluran benih ikan serta sarana produksi lainnya;
  5. Pelaksanaan kebijakan sertifikasi/prasertifikasi dan konsistensi penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) pada unit-unit perbenihan dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB),
  6. Pelaksanaan  kebijakan mutu induk dan benih ikan,
  7. Pelaksanaan monitoring  pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
  8. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
  9. Pelaksanaan bimbingan teknis perbenihan dan pakan ikan;
  10. Pelaksanaan pengendalian konsistensi mutu pakan ikan yang beredar,
  11. Pembinaan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria produksi bahan baku pakan dan pakan alami, serta  koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih lintas kabupaten/kota.
  12. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis tata pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan pengembangan perikanan;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan dan sarana produksi lainnya;
  14. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  15. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Perikanan Budidaya  ;
  16. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai aspek sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  17. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana;
  18. Melaksanakan pengelolaan data lingkup seksi
  19. Melaksanakan  evaluasi dan pelaporan Seksi;
  20. Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  21. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
  22. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi Seksi Perbenihan dan Pakan Ikan, serta
  23. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
  1. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan Budidaya khususnya aspek kesehatan ikan dan lingkungan meliputi Penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi dan pelaporan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

 

  1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
    1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
    2. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengembangan ikan air tawar, payau dan laut, aspek Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
    3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
    4. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Rincian Tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan :
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek kesehatan ikan dan lingkungan serta kawasan budidaya;
  3. Melaksanakan bahan kebijakan perlindungan sumberdaya meliputi  inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sumberdaya ikan, kondisi ikan-ikan langka dilindungi, hama penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya ikan;
  4. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit serta dampak yang ditimbulkannya;
  5. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pencegahan serta penanggulangan pencemaran perairan serta dampak yang ditimbulkannya;
  6. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan inventarisasi data kerusakan fisik dan estimasi nilai kerugian yang ditimbulkan oleh dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan;
  8. Melaksanakan penyusunan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat ikan bahan kimia, bahan biologi serta dampak penggunaan sarana produksi;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kesehatan ikan dan lingkungan;
  11. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengembangan budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
  12. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi aspek kesehatan ikan dan lingkungan serta kawasan budidaya;
  13. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  14. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah di bidang pengembangan ikan air tawar, payau dan laut;
  15. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai aspek kesehatan ikan dan lingkungan serta kawasan budidaya sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  16. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian serta pelaporan kesehatan ikan dan lingkungan;
  17. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  18. Melaksanakan  evaluasi dan pelaporan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
  19. Melaksanakan pengelolaan Data lingkup seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
  20. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
  21. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; serta
  22. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. BIDANG PENNGKATAN  DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

(1)Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) meliputi pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi dan pelaporan, serta membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan UPTD yang menangani kegiatan PeningkatanDaya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP)

  1. Fungsi Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yaitu  :
  1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaaan dan pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaaan dan pelaksanaan  investasi dan keberlanjutan usaha;
  3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaaan dan pelaksanaan  promosi dan pemasaran hasil perikanan produk kelautan dan perikanan;
  4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
  5. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; serta
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
  1. Rincian Tugas Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan :

 

  1. Menyelenggarakan program kerja Bidang Peningkatan daya saing Produk Kelautan dan Perikanan;
  2. Menyelenggarakan kebijakan teknis pembinaan Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
  3. Menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
  4. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  5. Menyelenggarakan pelaporan kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
  6. Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk,  promosi produk  kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan k