Renstra

BAB I Renstra 2016 - 2021

BAB. I

  1.  

 

  1. LATAR BELAKANG

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yag dijalankan dengan meneguhan kembali Ideologis Bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Prinsip dasar Trisakti menjadi dasar pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam bentuk : 1). Kedaulatan dalam politik : yang diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan perwakilan; 2). Berdikari dalam ekonomi : yang diwujudkan dalam pembangunan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional; 3). Kepribadiandalam kebudayaan; diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Ideologi Trisakti menggambarkan bahwa pembangunan dicapai melalui perwujudan bangsa yang (1) Berdaulat, yaitu bangsa yang mampu hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan daya saing; (2) Mandiri, yaitu berkurangnya ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia yang berkualitas dan pronsip pembangunan berkelanjutan (suistainable development) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) Berkepribadian dan berkebudayaan, yaitu menyadari jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim sebagai poros kelautan untuk membangun perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipandang sebelah mata, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan. Oleh sebab itu pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien,efektif dan akuntable dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasar 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDiktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra ) instansi adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah ( 5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan  pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, yang disusun menyesuaikan kepada pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM- Daerah) dan bersifat indikatif serta indikator kinerja keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pantai Barat Sumatera dengan potensi Kelautan dan Perikanan yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah bagian integral dari Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dimana secara luasan geografis menjadi sangat signifikan karena wilayah laut termasuk ZEE seluas 51.060,23 km2 dan perairan umum (empat danau besar, sungai, telaga, waduk dan sejenisnya) seluas 62.400 km2 jauh melebihi luas dari daratan Provinsi Sumatera Barat. Dengan luasan sedemikian ditambah besarnya potensi yang terkandung seperti sumberdaya ikan dan jasa lingkungan (wisata laut, resort, olahraga maritime dan lain-lain), tidak berlebihan rasanya kalau Bidang Kelautan dan Perikanan ini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Sumatera Barat dimasa mendatang.

Sektor Kelautan dan Perikanan dalam perekonomian Sumatera Barat mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sumber lapangan kerja, sumber protein hewani yang berasal dari ikan dan sebagai penghasil devisa dengan pertimbangan mempunyai 185 buah pulau kecil dengan panjang pantai 375 km yang membentang dari Kabupaten Pasaman Barat hingga Kabupaten Pesisir Selatan serta 2,420 km jika termasuk pantai di Kepulauan Mentawai sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan tangkap.

Selain Perikanan Tangkap, Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan Perikanan Budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut.  Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan.  Potensi– potensi di atas belum termanfaatkan secara optimal sehingga belum terlihat dampak yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat

            Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat, merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun  antar sektor terkait,  yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun ke depan (2016 - 2021)

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui Tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra yang telah dimulai dari penyusunan Rencana program dan kegiatan berdasarkan  tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan juga berdasarkan analisis lingkungan, isu - isu startegis atas potensi, peluang, permasalahan yang mendasar dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat serta mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.   

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 45 /PERMEN-KP/2015 tanggal  28 Desember 2015 tentang Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun  2015 – 2019  , serta hasil pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan tugas dan kewenangan dan aspirasi masyarakat.

 

 

  1. LANDASAN HUKUM

         Landasan Hukum  Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ini di buat berdasarkan

1.   Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );

 

 

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994 );
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 45/PERMEN – KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7    Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 6 Tahun 2016 tanggal 12 Agustus Tahun 2016  (lembaran Daerah nomor 6 dan tambahan Lembaran Daerah nomor 126) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.
  8. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat nomor : 81/SK-DKP.10.1/I/2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021

 

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan  dan pedoman bagi pelaku pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat. 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah :

  1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah sektor Kelautan dan Perikanan
  2. Merumuskan program prioritas pembangunan kedepan agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kelautan dan Perikanan di  Sumatera Barat.
  3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis, Organisasi Perangkat Daerah dan Perencanaan Pembangunan
  4. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja serta perencanaan penganggaran Kab/Kota se Sumatera Barat.
  5. Mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
  6. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

 

  1. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai   berikut:

BAB  I.

PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penulisan Resntra serta Sistematika penulisan Renstra.

 

 

 

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

BerisikanTugas, fungsi dan Struktur Organisasi, Sumbredaya Manusia Dinas kelautan dan Perikanan serta Tantangan yang hadapi dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dapat dilakukan

 

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan Identifikasi Permasalahan  yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta faktor – faktor yang mempengaruhinya berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga terkait, Telaahan terjadap RTRW dan KLHS serta penentuan Isu – isu Strategis.

 

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisikan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan,. Tujuan  dan Sasaran Jangka Menengah , Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas 2016 -2021

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat Rencana Program dan kegiatan Dinas, Program Lintas SKPD, Indikator Pagu Indikatif

BAB VI.

                  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD