Lakip

Lanjutan BAB III Lakip 2017

Tabel 3.9.

 

Data kapal yang di periksa tahun 2017

No.

Triwulan

Jumlah Kapal Yang di Periksa

Dokumen lengkap

Yang tidak memiliki dokumen lengkap

 

1.

Triwulan I

112 kapal

57 kapal

55 kapal

 

2.

Triwulan II

134 kapal

82 kapal

52 kapal

 

3.

Triwulan III

184 kapal

136 kapal

48 kapal

 

4.

Triwulan IV

258 kapal

164 kapal

94 kapal

 

 

Jumlah

688 kapal

439 kapal

249 kapal

 

               

 

  1. 1.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator sasaran 2 ini jika dibandingkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :

 

 

 

 

 

Tabel 3.10.   

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016 -2017

 

No.

Indikator Kinerja

2016

2017

Target

Realisasi

Capaian%

Target

Realisasi

Capaian %

1.

 

 

 

 

Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

Untuk  indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing capaian yang sangat bagus terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 111,93%, dari sasaran yang telah ditargetkan, sementara realisasi capaian tahun 2016 rendah. Dilihat dari target dan realisasi dari tahun 2016 s/d 2017 bahwa persentase kapal yang tidak melakukan illegal fishing dengan capian sangat baik. Dapat dilihat pada grafik 3.4. berikut:

Perbandingan ini dapat dilihat  pada grafik 3.1 dibawah ini:

 

  

2.1.2.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target    jangka menengah

Tabel 3.11.   

Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

 

No.

Indikator Kinerja

Realisasi

Target Akhir Renstra 2021

Capaian s/d 2017 terhadap 2021

1.

 

 

 

 

Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing %

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

                                                                                                                                     

  1.  

 

 

Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing tahun 2017 sebesar 63,80% dengan capaian sebesar 79,75% dari target akhir Renstra tahun 2021. Capain ini masih termasuk yang sangat baik.

 

2.1.2.4 Analisis  Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yaitu sebesar 111,93% hal ini adalah karena upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

  1. Pembinaan kepada nelayan
  2. Melakukan sosialisasi aturan perundang-undangan di bidang perikanan yaitu sosialisasi UU  31 Tahun 2014 tentang peraturan perubahan UU 45  dan Permen PP No.22/men/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penumpukan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah NKRI
  3. Pengawasan di perairan umum dan laut
  4. Melakukan Sosialisasi Perizinan penangkapan ikan dan koordinasi tentang perizinan usaha perikanan dengan Kab/kota
  5. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota wilayah pesisir
  6. Meningkatnya SDM masyarakat kelompok pangan

Pelaksanaan konkrit dilapangan adalah dengan Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui  kegiatan APBD seperti: 1). Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan melakukan operasional pengawasan dilaut dan perairan umum secara terpadu dengan Instansi terkait . Dengan adanya operasional ini maka berkurangnya kegiatan penangkapan yang menggunakan bahan dan alat yang dilarang sehingga persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) sebanyak 111,93% dengan keterangan kapal yang diperiksa sebanyak 688 kapal (Yang memiliki dokumen lengkap 439 kapal, yang tidak mempunyai dokumen lengkap sebanyak 249 kapal) hal ini menggambarkan meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta kesadaran nelayan dalam melengkapi surat-surat izin penangkapan (SIUP,SIPI,SIKPI) hal ini disebabkan oleh tindakan yang kita berikan pada nelayan yang melanggar aturan. Dari pelaksanaan pengawasan yang kita laksanakan hasil yang ditemukan yaitu telah diperiksa kapal sebanyak 522 kapal dari kegiatan APBD, sedangkan untuk  kegiatan didanai  dari APBN di Perairan Laut yaitu telah diperiksa 166 kapal.

Kegiatan pengawasan di atas dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha perikanan baik nelayan maupun pengusaha perikanan akan pentingnya pengurusan dokumen-dokumen kapal dalam melakukan operasional penangkapan ikan dan pentingnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Wilayah pesisir pantai Sumatera Barat merupakan wilayah yang sangat rawan dengan bencana baik gempa bumi, tsunami, mapun akibat degradasi pantai yang kerap terjadi karena ulah manusia sendiri, maka peningkatan kesiapsiagaaan dalam menghadapi bencana sangat diperlukan.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran ini maka dampak yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin penangkapan sehingga makin tertibnya administrasi nelayan dalam menangkap ikan sehingga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat tetap terjaga dari kegiatan-kegiatan yang merusak, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga dirasakan adanya peningkatan kesadaran kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP

 

2.1,2.5  Analisis Efiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pencapaian indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yang mendukung sasaran 2 ini dicapai dengan adanya beberapa faktor sumberdaya yang berperan penting di dukung oleh 2 program dan beberapa kegiatan APBD dengan pagu anggaran Rp.7.328.345.000,- dan realisasi anggaran mencapai 94,30% atau sebesar Rp.6.910.581.608,- dengan tabel 3.12. dibawah ini:

Tabel 3.12. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung

Alokasi

Realisasi

(%)

 

 

 

 

 

  1. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)

 

Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

 

  1. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

 

  1. Pengelolaan Konservasi Kawasan Perairan Daerah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil

 

  1. Pembahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisisr dan Pulau-Pulau Kecil

 

  1. Gerakan Bersih Pantai

 

  1. Sosialisai penerbitan perizinan kapal perikanan (SIUP,SIPI/SIKPI) dan pearturan perizinan kapal

 

  1. Koordinasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

 

  1. Pelayanan Terpadu penerbitan dokumen kapal penangkap ikan kapal perikanan

 

 

 

  1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisier dalam menghadapi bencana

 

  1. Restocking ikan perairan umum

 

  1. Transplantasi terumbu Karang

 

  1. Penanaman Pohon Pelindung Pantai

 

  1. Penyidikan Tindak pidana Kelautan dan Perikanan

7.078.345.000

 

 

 

 

 

3.974.500.000

 

 

1.354.845.000

 

 

 

 

450.000.000

 

 

 

 

75.000.000

 

220.000.000

 

 

 

 

75.000.000

 

 

200.000.000

 

 

 

 

 

 

100.000.000

 

 

 

 

200.000.000

 

 

200.000.000

 

 

149.000.000

 

 

80.000.000

 

6.668.556.058

 

 

 

 

 

3.731.508.482

 

 

1.228.246.336

 

 

 

 

442.246.336

 

 

 

 

73.107.000

 

218.117.000

 

 

 

 

68.766.000

 

 

199.436.250

 

 

 

 

 

 

97.363.800

 

 

 

 

196.304.000

 

 

195.382.180

 

 

147.505.250

 

 

70.615.000

 

94,21

 

 

 

 

 

93,89

 

 

90,66

 

 

 

 

98,27

 

 

 

 

97,48

 

99,14

 

 

 

 

91,69

 

 

99,72

 

 

 

 

 

 

97,36

 

 

 

 

98,15

 

 

97,69

 

 

99,00

 

 

88,27

 

 

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

 

  1. Coaching Clinic Petugas Cek Fisik Kapal Perikanan Provinsi Sumatera Barat

 

  1. Forum koordinasi dan pembinaan Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat

 

  1. Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan dan Peningkatan Kerjasama Aparat Penegak Hukum

 

 

250.000.000

 

 

 

50.000.000

 

 

 

100.000.000

 

 

 

 

100.000.000

242.025.550

 

 

 

47.282.500

 

 

 

96.307.100

 

 

 

 

98.435.950

96,81

 

 

 

94,57

 

 

 

96,31

 

 

 

 

98,44

 

Total

7.328.345.000

6.910.581.608

94.30

 

Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran 2 (Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan terdiri dari 2 program yaitu 1). Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.078.345.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.6.668.556.058,- (94,21%) dan 2). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dengan jumlah dana sebesar Rp. 250.000.000,-realisasi keuangan sebesar Rp. 242.025.550,- (96,81%).

Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran 2 ini adalah meningkatnya kesadaran dan  kepedulian masyarakat dan aparat pemerintah dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sehingga sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta kesadaran nelayan dalam melengkapi surat-surat izin penangkapan (SIUP,SIPI,SIKPI) hal ini disebabkan oleh tindakan yang kita berikan pada nelayan yang melanggar aturan dapat terwujud. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel 3.13. effisiensi penggunaan sumberdaya:

 

 Sasaran

Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja

Persentase Penyerapan Anggaran

% Tingkat Efisiensi

Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan

  • Persentase kapal nelayan yang tidak melekukan ilegal fishing (%)

111,93

94,30

118,69

 

Dari tabel di atas realisasi program/kegiatan yang mendukung sasaran 2 (dua) yaitu Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan tergolong baik dengan tingkat efisiensi 118,81% dengan persentase capaian kinerja yaitu persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing 111,93% dan persentase penyerapan anggaran 94,21% dengan tingkat efisiensi sebesar 118,6*%, dari indikator ini tampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya pencapaian sasaran 2 .