Lakip

BAB III Lakip 2017

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

 

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat,tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggung jawaban pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya.

Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Pada Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

 

  1. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja     Tahun 2017 

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

  1. Tingkat Realisasi Positif.

Membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk/jelek dengan rumus:

                                                                             Realisasi

 Capaian indikator kinerja =                                   x  100%                                                                              Target

 

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1.  Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator  Kinerja Tahun 2016

 

No.

Klasifikasi

Predikat

1.

85% - 100 %

Sangat Baik

2.

65 % - 84 %

Baik

3.

53%  - 68 %

Cukup

4.

Kurang dari 53 %

Kurang

 

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2017  secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:

 

 

 

 

 

 

 

TABEL. 3.2. PENGUKURAN  KINERJA  TAHUN 2017

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

           

 

         

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI *

%

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1

Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan

-

Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/Th)

33,600,000

36.316,800

108.09

-

Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan

40,800,000

40,800,000

100.0

 

 

 

 

 

 

 

2

Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan

-

Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)

57

63.80

111.93

 

 

 

 

 

 

 

3

Meningkatnya Pemasaran hasil Perikanan

-

Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)

147.76

206.58

139.8

-

Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)

36.53

38.21

104.6

 

 

 

 

 

 

 

4

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

-

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

BB

BB

101,93

 

 

-

Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

> 95%

95,55

100,57

             
  • Angka Sementara

 

2 . Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1.  

Tujuan I

Terselenggaranya Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara rasional, efisen dan berkeadilan

 

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui  3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1).Jumlah  pendapatan nelayan  (Rp/org/th), 2) Jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th), 3) Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%).Target indikator kinerja 1 (satu) yaitu jumlah pendapatan nelayan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2021 sebesar Rp.38.400.000,- org/th 2).Target indikator kinerja 2 (dua) yaitu jumlah pendapatan pembudidaya ikan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.49.800.000,- org/th, 3). Target indikator kinerja 3 (tiga) yaitu persentase kapal nelayan yang tidak melakukan Illegal Fishing diharapkan dapat tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar 80%.

Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3  

Capaian Indikator Kinerja Tujuan

 

No.

Tujuan

Indikator Kinerja

Target Tahun 2021

Realisasi Tahun 2017*

Capaian%

1.

 

 

 

 

 

Terselenggaranya Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara rasional, efisien , berkelanjutan

  1. Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th)
  1.  

36.316.800

  1.  
  1. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)
  1.  
  1.  
  1.  
  1. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan Illegal Fishing
  1.  
  1.  
  1.  
  • Angka sementara

 

  1. .1

Sasaran 1

Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan

 

Sektor Kelautan dan Perikanan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor lain, khususnya sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Sumberdaya perikanan laut tropis memiliki banyak spesies yang relatif terbatas jumlahnya.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan  pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Kegiatan perikanan tangkap memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor hasil perikanan.

Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan Perikanan Budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut.  Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan. 

Potensi perikanan budidaya di Sumatera Barat yaitu potensi budidaya laut  323.524 Ha, potensi lahan budidaya  di kolam 24.300 Ha, potensi budidaya ikan di sawah seluas 55.140 Ha, potensi lahan budidaya tambak 54.197 Ha, potensi jaring apung 27.500 Ha dan potensi kolam air deras 3.000 ha yang terdiri dari komoditi unggulan nila, mas, lele, gurami dan kerapu.

Beberapa tahun terakhir program utama di Sumatera Barat adalah pengadaan benih unggul dan induk unggul yang dimaksudkan untuk memperbaiki mutu induk dan benih. Sehingga menghasilkan induk unggul dan benih bermutu dengan pertumbuhan yang cepat dan tahan terhadap serangan penyakit.

Teknologi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya ikan telah berkembang dari waktu ke waktu.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan baik melalui APBD maupun APBN untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Sumatera Barat, sehingga mampu menarik masyarakat Kelautan dan Perikanan dari garis kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang mandiri disektor ekonomi.

Salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah menjadikan salah satu target  capaian kinerja baik pada RPJMD 2016 -2021 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran 1 yang ditetapkan dalan Revisi Rencana Strategis 2016 - 2021 yaitu “ Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan“ dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

  1. Jumlah pendapatan nelayan dengan target : Rp.33.600.000,- org/th
  2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan  dengan target : Rp. 40.800.000,- org /thn

 

  1. 1.1  Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.4. sebagai berikut :

 

 

 

 

 

Tabel 3.4

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

 

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian%

Kategori

1.

 

 

2.

 

Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/th

 

Jumlah Pembudidaya Ikan Rp/org/th

  1.  

 

 

  1.  
  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

 

 

  1.  

Sangat Baik

 

Sangat Baik

 

Dari tabel 3.4 diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 target dari indicator kinerja jumlah pendapatan nelayan sebesar Rp. 33.600.000/org/th dapat terealisasi sebesar Rp.36.316.800/org/th dengan tingkat capaian sebesar 108,09% capaian ini sangat baik.

Indikator kinerja sasaran I yaitu jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th) merupakan besarnya jumlah total pendapatan yang diterima oleh nelayan dibagi dengan jumlah seluruhnya (berdasarkan jumlah nelayan dan pendapatan per jenis alat tangkap) yang dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang berlaku, jenis alat tangkap yang dipergunakan dalam operasi penangkapan dan jumlah nelayan yang terlibat dalam usaha penangkapan, dimana sistem bagi hasil yang berlaku melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan dampak dari  produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Dengan produksi perairan laut sebesar 215.558,72 ton dan perairan umum sebesar 11.247,18 ton dengan total jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 226.805,9 ton. Untuk pendapatan nelayan diambil dari produksi perikanan laut alat tangkap, maka diperoleh hasil rata – rata harga ikan per kg dikali total produksi pertahun, maka didapat nilai produksi pertahun dan dibagi dengan jumlah nelayan maka diperoleh hasil setahun. Dari hasil setahun dihitung berdasarkan hasil nelayan pemilik 60% dan buruh 40%. Kegiatan ini didukung melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan baik yang berasal dari APBD dan  APBN.

Untuk indikator kinerja peningkatan pendapatan pembudidaya  dari target  Rp. 40.800.000/org/th terealisasi sebesar Rp. 40.800.000/org/th dengan capaian 100% nilai ini diperoleh sangat baik dengan menghitung jumlah pendapatan pembudidaya perjenis usaha perbulan dibagi jenis usaha yang ada. Jenis usaha diperoleh dari jenis produksi, nilai produksi, jumlah pembudidaya dan biaya produksi menurut jenis usaha kolam, keramba, sawah, jaring apung, KAD, Tambak, Budidaya Laut dan lain-lain. Adapun jumlah produksi budidaya sebasar 259.544,52 ton pada tahun 2017, jumlah pembudidaya ikan 97.669 orang. Capaian indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya diantaranya melalui program pengembangan perikanan budidaya baik APBD maupun APBN. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidya ikan.

 

  1. 1.2 Perbandingan antar Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini  dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator sasaran 1 ini jika dibandingkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5.   

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 – 2017

 

No.

Indikator Kinerja

2016

2017

Target

Realisasi

Capaian%

Target

Realisasi

Capaian %

1.

 

 

2.

Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)

 

Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan  (Rp/org/th)

  •  

 

 

  •  
  1.  

 

 

  1.  

 

 

  •  

 

 

  •  
  1.  

 

 

  1.  
  1.  

 

 

  1.  

 

  1.  

 

 

  1.  

 

Karena tiadak adanya pengukuran indicator kinerja jumlah pendapatan nelayan dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan dari tahun lalu, maka dari tabel di atas tidak dapat dilihat capaian kinerja sasaran dan tidak dapat dibandingkan antara tahun 2017 dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan, karena target tahun 2016 – 2021 awalnya tidak ada sasaran meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan yang terdiri dari 2 indikator kinerja, karena terjadinya revisi sasaran dan indikator kinerja dari tahun 2016. Tetapi walaupun tidak ada data targetnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai data tentang jumlah pendapatan nelayan dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan.

 

2.1.1.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.6.   

Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

 

No.

Indikator Kinerja

Realisasi

Target Akhir Renstra 2021

Capaian s/d 2017 terhadap 2021

1.

 

 

2.

 

 

Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)

 

Jumlah Pendapatan pembudidaya Ikan (Rp/org/th)

  1.  

 

 

40.800.000

  1.  

 

 

  1.  
  1.  

 

 

  1.  

 

Jumlah pendapatan nelayan tahun 2017 sebesar Rp.36.316.000,- org/th dengan capaian sebesar 94,58% dari target akhir Renstra tahun 2021. Sedangkan Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan  tahun 2017 sebesar Rp.40.800.000,- org/thn dengan capaian 100% dari target akhir Renstra tahun 2021

 

2.1.1.4 Analisis  Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan sebesar Rp. 36.316.000,- org/th dengan tingkat capaian 108,08% dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan yaitu sebesar Rp.40.800.000,- org/th dengan capaian 100% hal ini adalah karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain: melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada nelayan dan pembudidaya ikan, melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan Meningkatkan kemampuan SDM masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

 

2.1.1.5  Analisis Efiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pencapaian indikator kinerja yaitu Jumlah pendapatan nelayan  (Rp/org/th) dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th) yang mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dicapai dengan adanya beberapa faktor sumberdaya yang berperan penting dan didukung oleh 5 program yaitu 1) Program Pengembangan Ekonomi Maritim, 2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas, 3)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, 4) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis serta 5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dengan uraian tabel.3.6 dibawah ini:

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung

Alokasi

Realisasi

(%)

 

 

 

 

 

  1. Jumlah Pendapatan  Nelayan (Rp/org/th)

 

  1. Jumlah Pendapatan Pembudidaya   Ikan (Rp/org/th)

 

Program Pengembangan Ekonomi Maritim

 

  1. Peningkatan penggunaan alat tangkap Gillnet

 

  1. Peningkatan Penggunaan Alat tangkap Trammel Net

 

  1. Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Jaring dasar

 

  1. Peningkatan Penggunaan Sarana Mesin  Tempel Bagi Nelayan Tradisional

 

  1. Peningkatan Penggunaan Sarana Mesin Longtail bagi Nelayan Desa Terpadu (GPEMP)

 

  1. Pembinaan dan penyediaan Jaring Langli, Mesin Tempel dalam rangka pengendalian sumberdaya ikan di perairan umum

 

  1. Peningkatan Sarana Bantu Penangkapan Ikan

 

  1. Peningkatan Penggunaan Kapal Latih Mini Longline

 

  1. Pemilihan Putra Putri Bahari

 

  1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap

 

  1. Peningkatan sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan

 

  1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

7.216.090.300

 

 

 

606.800.000

 

 

316.475.000

 

 

200.000.000

 

 

808.700.000

 

 

 

654.600.000

 

 

 

 

250.000.000

 

 

 

 

 

 

270.985.200

 

 

125.000.000

 

 

250.000.000

 

 

2.531.155.100

 

 

 

 

294.445.000

 

 

 

 

907.930.000

7.065.152.208

 

 

 

603.089.950

 

 

264.423.500

 

 

198.144.500

 

 

806.394.500

 

 

 

645.879.500

 

 

 

 

248.956.500

 

 

 

 

 

 

270.515.950

 

 

120.899.300

 

 

236.311.708

 

 

2.484.861.300

 

 

 

 

289.978.000

 

 

 

 

895.697.500

 

 

 

97,91

 

 

 

99,39

 

 

83,55

 

 

99,07

 

 

99,71

 

 

 

98,67

 

 

 

 

99,58

 

 

 

 

 

 

99,83

 

 

96,72

 

 

94,52

 

 

98,17

 

 

 

 

98,48

 

 

 

 

98,65

 

 

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas

 

  1. Peningkatan dan penguatan induk ikan unggul

 

  1. Peningkatan produksi ikan lele

 

  1. Peningkatan produksi ikan mas

 

  1. Peningkatan produksi ikan gurami

 

  1. Pengembangan daerah sumber benih ikan

 

  1. Gerakan Pensejahteraan Petani Terpadu

 

  1. Pengendalian Hama Penyakit Ikan

 

  1. Pengawasan Obat Ikan Kimia dan Biologi (OIKB)

 

  1. Pengembangan  budidaya ikan di kawasan Tentara Manunggal Masuk Nagari (TMMN)

 

  1. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

 

  1. Pengembangan dan penerapan CPIB pada unit perbenihan

 

  1. Peningkatan Produksi Benih dan Teknologi UPTD BBIP

 

  1. Peningkatan produksi induk ikan unggul, benih ikan air tawar, ikan hias dan Teknologi budidaya ikan air tawar BBI

 

  1. Peningkatan Produksi Ikan Sidat

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

 

  1. Pengembangan Balai Benih dan UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)

 

  1. Pengembangan sarana dan prasarana UPTD BBI (DAK)

 

5.519.949.230

 

 

779.337.000

 

 

 

359.315.980

 

 

330.476.000

 

 

641.404.600

 

 

373.200.000

 

 

250.000.000

 

 

50.000.000

 

 

50.000.000

 

 

50.000.000

 

 

 

 

100.000.000

 

 

100.000.000

 

 

 

886.073.000

 

 

 

1.450.142.650

 

 

 

 

 

100.000.000

 

 

8.212.887.000

 

 

4.233.955.000

 

 

 

3.978.932.000

 

5.359.819.296

 

 

770.341.500

 

 

 

356.436.500

 

 

317.492.100

 

 

631.856.500

 

 

368.632.000

 

 

236.291.350

 

 

48.626.000

 

 

48.644.500

 

 

47.211.000

 

 

 

 

98.944.000

 

 

94.292.000

 

 

 

845.513.400

 

 

 

1.402.539.696

 

 

 

 

 

92.798.750

 

 

8.059.752.750

 

 

4.130.916.000

 

 

 

3.928.809.750

 

97,10

 

 

98,85

 

 

 

99,20

 

 

96,07

 

 

98,51

 

 

98,83

 

 

94,52

 

 

97,25

 

 

97,29

 

 

94,42

 

 

 

 

98,94

 

 

94,29

 

 

 

95,42

 

 

 

96,72

 

 

 

 

 

92,80

 

 

98,14

 

 

97,57

 

 

 

98,74

 

 

Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis

 

  1. Pengembangan Ikan Kerapu pada kawasan sentra produksi

 

  1. Pengembangan Ikan Nila pada Kawasan Sentra Produksi

 

  1. Pengembangan Kawasan Agroekowisata Perikanan

1.850.125.000

 

 

 

788.720.000

 

 

 

986.405.000

 

 

 

75.000.000

 

1.828.951.200

 

 

 

774.283.600

 

 

 

980.487.000

 

 

 

74.200.700

 

98,86

 

 

 

98,17

 

 

 

99,40

 

 

 

98,93

 

 

 

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

  1. Peningkatan Pelayanan Pengawasan Pelabuhan Perikanan

 

  1. Gerakan Pakan Ikan Mandiri

 

  1. Sosialisasi Kartu Nelayan

 

  1. Penguatan Kelembagaan Forum Koordinasi Perairan Umum daratan (FODILAPETA)

 

  1. Peningkatan SDM Aparat BBIP dan Pelaku Usaha Perikanan

 

  1. Rapat Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan

 

  1. Peningkatan Akses Permodalan Bagi Peserta Sehat Nelayan

 

  1. Pemberdayaan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil

 

  1. Pelatihan TEknis SDM Aparat Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) dan Pelaku Usaha Perikanan

 

  1. Bintek Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Atas Kapal

 

2.724.168.000

 

 

2.034.508.000

 

 

 

50.000.000

 

 

75.000.000

 

50.000.000

 

 

 

 

84.660.000

 

 

 

50.000.000

 

 

 

105.000.000

 

 

 

150.000.000

 

 

 

75.000.000

 

 

 

 

50.000.000

 

2.573.045.334

 

 

1.927.051.350

 

 

 

49.211.000

 

 

74.107.000

 

47.151.000

 

 

 

 

65.223.780

 

 

 

49.116.000

 

 

 

100.068.250

 

 

 

147.053.500

 

 

 

64.862.454

 

 

 

 

49.201.000

 

 

 

 

94,45

 

 

94.72

 

 

 

98.42

 

 

98.81

 

94,30

 

 

 

 

77,04

 

 

 

98,23

 

 

 

95,30

 

 

 

98,04

 

 

 

86,48

 

 

 

 

98,40

 

 

 

 

 

Total

25.523.219.530

24.886.693.788

97,51

 

Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran 1 (satu) Meningkatnya   kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari 5 program yaitu 1). Program ; Pengembangan ekonomi maritim dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.216.090.300,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 7.065.152.208,- (97,91%), 2). Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan dukungan dana sebesar Rp. 5.519.949.230,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.359.819.296,- (97,10), 3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan dukungan dana sebesar Rp. 8.212.887.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.8.059.725.750,- (98,14), 4). Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis dengan dukungan dana sebesar Rp. 1.850.125.000,-  dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.828.951.200,- (98,86%) dan 5). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dengan dukungan dana sebesar Rp. 2.724.168.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.573.045.334,- (94,45%)

Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran 1 (Satu) ini adalah meningkatnya kesadaran, kesejahteraan dan kepedulian masyarakat dan aparat pemerintah terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tabel 3.7 Effisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran

Indikator Kinerja

% Capaian Kinerja

Persentase Penyerapan Anggaran

% Tingkat Efisiensi

Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan

  • Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)

108,09

97,91

110,40

  • Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)

100

97,35

102,72

 

Dari tabel di atas realisasi program/kegiatan yang mendukung sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan dengan capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan (Rp/org./th) sebesar 108,09% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,91 telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 110,40%. Indikator kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th) dengan capaian kinerja 100% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,35% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 102,72%.

 

  1. 1.2

Sasaran 2

Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan

 

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) dengan target 57%.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32  tahun 2004 terjadi  perubahan Kewenangan dimana Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut 0 - 4 mil yang semula merupakan Kewenangan Kab/Kota, berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengelolaan wilayah laut dan pengawasan 0 - 12 mil menjadi Kewenangan Provinsi, sehingga seluruh pengelolaan wilayah laut di perairan Provinsi Sumatera Barat menjadi Kewenangan Provinsi dalam hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan.

 

  1. 1.2.1  Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8  

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

 

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian%

Kategori

1.

 

 

 

 

Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)

 

  1.  

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

Sangat Baik

 

 

 

 

Indikator kinerja sasaran 2 yaitu persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) dari target 57 % terealisasi sebesar 63,80% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,93% nilai ini diperoleh sangat baik. Capaian kinerja diatas diperoleh dari jumlah kapal yang diperiksa melalui kegiatan operasional pengawasan baik di laut maupun perairan umum.

Realisasi indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing pada tahun 2017 dihitung sebagai berikut :

 

Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)

 

 

=

 

=

 

=

 

Realisasi

Target

 

       63,80

        57

111,93 %

 

x 100

 

 

x 100

 

Selama Tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaaan terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan di Perairan Sumatera Barat dan Pantai Barat Sumatera Barat, dimana jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 688 kapal baik yang diperiksa dilaut maupun diperairan umum. Pelanggaran yang dilihat adalah pelanggaran alat dan kapal penangkap ikan, pelanggaran terhadap ketidak sesuaian izin dan daerah penangkapan, serta pelanggaran administrasi dimana yang dilihat adalah kelengkapan surat-surat yang di perlukan. Pengawasan dilakukan diwilayah perairan Sumatera Barat bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.  Pengawasan ini dilakukan di wilayah perairan laut Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menggunakan KP. Tenggiri, KP Todak, KP Baracuda dengan mengawasi wilayah laut 7 Kab/Kota wilayah pesisir sedangkan SP. Cinta Laut khusus di Pasaman Barat. Dari 688 kapal yang diperiksa, diperoleh 439 kapal yang mempunyai dokumen lengkap dan yang melakukan pelanggaran administrasi yaitu dokumen yang dimiliki tidak lengkap sebanyak 249 kapal. Dengan demikian persentase nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yaitu kapal yang mempunyai dokumen lengkap sebanyak 439 dibagi dengan jumlah kapal yang diperiksa secara keseluruhan sebanyak 688 kapal (63,80%) dengan capaian 111,93%.