Lakip

BAB I Lakip 2017

BAB I. PENDAHULUAN

 

1.1.  LATAR BELAKANG

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep blue economy dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan blue economy tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan blue economy perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparasi dan akuntabilitas.

   Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari Sistem AKIP ini pada intinya adalah  penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan oreantasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui suatu Rencana Stratejik jangka menengah ( 5 tahun), Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawaban setiap tahunnya.

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014  tentang  Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, setiap Instansi/Dinas diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada setiap akhir tahun kepada Gubernur Sumatera Barat. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada public yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan visi dan misinya sebagai upaya untuk memperbaiki  kinerja di masa mendatang. Laporan kinerja sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, selain itu fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah oleh Pemerintah.

 

  1. DASAR HUKUM
  1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014  tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera  Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
  10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. III Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Eselon IV pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
  12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
  13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

 

  1. GAMBARAN UMUM

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 Tanggal 21 Juli 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

               Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Sumatera Barat di bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

               Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sektor Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 Unit  Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tugas khusus dalam pelaksanaan tugas teknis diantaranya: 1) UPTD BBI Sicincin, 2). UPTD BLPPMPHP, 3). UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap,  4). UPTD Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Teluk Buo dan 5). UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok.

 

1.5.TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 31 Tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1.5.1  Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

  1. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
  2. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
  3. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
  4. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana Kelautan dan Perikanan;
  5. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
  6. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
  7. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Kelautan dan Perikanan;
  8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

Kepala Dinas,  membawahi :

a.  Sekretariat.

b.  Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

c.   Bidang Perikanan Tangkap;

d.   Bidang Perikanan Budidaya;

e.   Bidang Peningkatan Daya Produk Kelautan dan Perikanan;

f.    Cabang Dinas

g.   UPTD;

h.   Kelompok Jabatan Fungsional.

1.5.2  Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiiatan adminsitrasi umum, kepegawaain, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan  koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas
  2. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan dinas
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagai berikut  :

  1. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  2. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  3. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  4. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
  5. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  6. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub Bagian Program.

Sub-sub Bagian  sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1.5.2.1  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

  1. mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
    1. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
    2. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
  3. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
  2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  3. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
  4. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  5. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga;
  6. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
  7. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  8. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
  9.     menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
  10.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

1.5.2.2  Sub Bagian Keuangan dan Aset

  1. mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan dan aset.
  2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; dan
  2. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  3. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
  6. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan dan asset;
  7. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

1.5.2.3  Sub Bagian Program

  1. mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di BidangKeuangan dan Perencanaan serta pelaporan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
  1. pelaksanaan penyusunandan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan perencanaan serta pelaporan; dan
  2. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan program dan perencanaan serta pelaporan di lingkungan Dinas.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan perencanaan serta pelaporan;
  2. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  3. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
  4. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
  5. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
  6. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang program di lingkungan Dinas
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

1.5.3 Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penyiapan penerbitan izin  pemanfaatan ruang Laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1.   penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
  3.   penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
    1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
    2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang  Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
    3.     melaksanakan penyiapan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penyiapan batas kawasan konservasi dan serta pengelolaan kawasan konservasi;
    4. melaksanakan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil;
    5. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin melaksanakan reklamasi, lokasi perairan pesisir, biofarmakologi laut, bioteknologi laut;
    6.     melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin wisata bahari, pemanfaatan air laut selain energi
    7. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
    8. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
    9.     melaksanakan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
    10.     melaksanakan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);
    11. melaksanakan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
    12.     melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
    13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  2. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya  Kelautan dan Perikanan, membawahi:
  1. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  2. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
  3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  1. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

 

1.5.3.1  Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

  1. mempunyai tugas  melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil, penyiapan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pemanfaatan air laut selain energy, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi sebagai berikut:
  3. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  6. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  7. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  9. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K)
  10. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
  11. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K) dan Rencana Aksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K).
  12. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir serta izin pemanfaatan air laut selain energi;
  13. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut,
  14. menyiapkan bahan pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
  15. menyiapkan bahan pelaksanaanpemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
  16. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5.3.2  Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan  dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi., izin wisata bahari,  serta izin lokasi dan izin pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT).
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
    2. pelaksanaan kebijakan di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati.
  3. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi;
  4. menyiapkan bahan penerbitan dokumen, rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi;
  6. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin wisata bahari;
  7. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman sumberdaya hayati;
  9. menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan dan pengembangan sarana prasarana konservasi, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
  10. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  11. menyiapkan bahan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi;
  12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Konservasi dan keanekaragaman Hayati; dan
  13. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas  dan fungsinya.

1.5.3.3 Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan  pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
    2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
    3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  3. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  3. menyiapkan bahan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
  4. menyiapkan bahan pengawasan penangkapan ikan;
  5. menyiapkan bahan pengawasan pembudidayaan ikan;
  6. menyiapkan bahan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  7. menyiapkan bahan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
  8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

 

 

1.5.4  Bidang Perikanan Tangkap

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
  2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Tangkap;
  3. melaksanakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
  4. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh)  GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  5. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
  6. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
  7. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  8. melaksanakan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  9. melaksanakan pembinaan usaha penangkapan ikan;
  10. melaksanakan kebijakan kapal penangkapan dan alat tangkap ikan
  11. melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan;
  12. melaksanakan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  13. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan Tangkap; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
  1. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
  1. Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
  2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
  3. Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan.
  1. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

 

 

 

 

1.5.4.1  Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan

(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil dan perairan umum daratan baik menyangkut tentang kapal penangkapan ikan, alat tangkap ikan, teknologi penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan;

  1. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
  3. menyiapkan bahan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil dan perairan umum daratan;
  4. menyiapkan bahan pengembangan teknologi penangkapan  ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum daratan;
  6. menyiapkan bahan fasilitasi, penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut;
  7. menyiapkan bahan penerapan cara penangkapan dan penanganan ikan yang baik;
  8. menyiapkan bahan fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum daratan;
  9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

1.5.4.2  Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan  penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan.
    1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
  3. menyiapkan bahan rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  4. menyiapkan bahan rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  5. menyiapkan bahan rekomendasi Surat Izin Pemasangan rumpon;
  6. menyiapkan bahan rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
  7. menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkayaan sumberdaya ikan yang mengalami penurunan populasi dan perencanaan data estimasi stock ikan di wilayah perairan;
  9. menyiapkan bahan pelaksanaan cek fisik kapal penangkapan ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  10. menyiapkan bahan pengembangan kapal perikanan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT dan pembuatan alat tangkap ikan;
  11. menyiapkan bahan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  12. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi dan analisis terkait jumlah keragaan kapal dalam rangka pengendalian eksploitasi sumberdaya ikan;
  13. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.5.4.3  Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pemberdayaan nelayan dan penguatan kelembagaan nelayan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan;
  3. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan;
  4. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan;
  5. menyiapkan bahan rekomendasi kenelayanan dan kelembagaan nelayan;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan nelayan;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan nelayan;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan;
  9. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan nelayan;
  10. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi teknis Pelabuhan Perikanan di wilayah laut dan perairan umum;
  11. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan;
  12. menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan dan koordinasi kesyahbandaran serta jasa-jasa pelabuhan;
  13. melaksanakan penyusunan data perikanan tangkap;
  14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kenelayanan dan kelembagaan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

1.5.5  Bidang Perikanan Budidaya

  1.  mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan  pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pembenihan dan pakan ikan,  kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Usaha Budidaya;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perbenihan dan Pakan; dan
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
    1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidan Perikanan Budidaya;
    2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
    3. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
    4. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
    5. melaksanakan pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya;
    6. melaksanakan pengelolaan Perbenihan  dan pakan ikan;
    7. melaksanakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
    8. melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produksi perikanan budidaya;
    9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya; dan
    10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

 

  1. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
  1. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
  2. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
  3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

 

  1. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

1.5.5.1  Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya serta penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi., penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya.
    1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya;
  3. menyiapkan bahan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  4. menyiapkan bahan penerbitan Surat izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan  pembudidayaan ikan;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi ikan konsumsi dan ikan hias;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba pengembangan teknologi budidaya ikan spesifik wilayah;
  8. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya;
  9. menyiapkan bahan penerapan  Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
  10. menyiapkan bahan pelaksanaan aplikasi pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya serta penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis pengembangan perikanan budidaya;
  11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang produksi dan usaha budidaya; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5.5.2  Seksi Pembenihan dan Pakan

  1. mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perbenihan dan pakan ikan;
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan;
  3. menyiapkan bahan pengelolaan perbenihan ikan;
  4. menyiapkan bahan pengembangan pakan ikan;
  5. menyiapkan bahan penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) pada unit-unit perbenihan;
  6. menyiapkan bahan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
  7. menyiapkan bahan  pengelolaan induk dan  mutu induk;
  8. menyiapkan bahan pengendalian konsistensi mutu pakan ikan yang beredar;
  9. menyiapkan bahan pemberdayaan pembudidaya benih dan pakan;
  10. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.5.5.3  Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  3. menyiapkan bahan pengendalian hama dan  penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya ikan
  4. menyiapkan bahan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit ikan serta dampak yang ditimbulkannya;
  5. menyiapkan bahan pengelolaan lingkungan sumberdaya, sanitasi dan higiene lingkungan usaha perikanan budidaya;
  6. menyiapkan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi serta dampak penggunaannya;
  7. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan;
  8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

1.5.6  Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan

  1. Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha serta promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,  pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidan Perikanan Budidaya;
  2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
  3. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan;
  4. melaksanakan pengelolaan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan;
  5. melaksanakan upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha;
  6. melaksanakan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
  7. melaksanakan pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
  8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
  9. pelaksanaan  tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

  1. Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, membawahi:
  1. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
  2. Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
  3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.

 

  1. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan.

 

1.5.6.1  Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
  3. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi unit usaha pengolahan perikanan skala kecil, menengah, eksportir dan fasilitas penunjang pasca panen;
  4. menyiapkan bahan pembinaan mutu pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) sesuai Standar cara pengolahan ikan yang baik (GMP) dan Prosedur Penerapan Teknis Sanitasi dan Higienes (SSOP).
  5. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan pelaksanaan kebijakan kriteria dan prosedur mutu serta pengolahan berdasarkan skala usaha pengolahan tradisional, skala usaha menengah dan skala usaha modern;
  6. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi teknologi baru/teknologi terapan diversifikasi produk hasil perikanan, kerjasama dengan instansi/lembaga penelitian;
  7. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan;
  8. menyiapkan bahan pembinaan mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
  9. menyiapkan bahan peningkatan usaha pengolahan ikan;
  10. menyiapkan bahan penerapan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) pada unit pengolahan ikan (UPI);
  11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

 

1.5.6.2  Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha

  1. mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan;
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha mempunyai fungsi sebagai  berikut:
  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha.

 

 

  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
  3. menyiapkan bahan peningkatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
  4. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  5. menyiapkan bahan pengembangan fasilitasi perizinan Investasi dan Keberlanjutan Usaha.
  6. menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan bidang kelautan dan perikanan;
  7. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan permodalan;
  8. melaksanakan pengelolaan data Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
  9. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

 

1.5.6.3  Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

  1. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  1. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  2. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  3. menyiapkan bahan Promosi dan Pemasaran hasil perikanan;
  4. menyiapkan bahan penerapan cara pemasaran ikan yang baik;
  5. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan  Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  6. menyiapkan bahan rekomendasi impor produk hasil perikanan;
  7. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan pelaksanaan kebijakan manajemen pemasaran hasil perikanan;
  8. menyiapkan bahan promosi hasil perikanan melalui pameran, bazaar, expo, festival, demo dan promosi usaha lainnya;
  9. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek promosi dan pemasaran;
  10. menyiapkan bahan peningkatan peluang pasar dan konsumsi ikan masyarakat melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
  11. menyiapkan bahan penguatan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
  12. menyiapkan bahan pembangunan dan pengelolaan sentra pemasaran ikan;
  13. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

 

1.5.7  Cabang Dinas

  1. Untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas.
  2. Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

 

1.5.8  Unit Pelaksana Dinas

 

  1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
  2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

Pada tahun 2017 untuk mendukung pelaksanaantugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang didukung dengan jumlah pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1.7.1. Jumlah Pegawai.

Jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi saat ini adalah 190 orang yang terdiri :

  1. PNS
  •  
  1. 98  orang
  1. PTT
  •  

1  orang

  1. Non PNS
  •  
  1. orang

 

 

1.7.2. Komposisi Kepegawaian

Komposisi kepangkatan pegawai  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

  1.  
  •  
  1.     3 orang
  1. Golongan III
  •  
  1.      orang
  1. Golongan II
  •  
  1.     0 orang
  1. Golongan I
  •  
  1.  orang
  1. Non PNS
  •  
  1. 8 orang

 

1.7.3. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

  1.  
  •  
  1. orang
  1. ca Sarjana (S2)
  •  
  1. orang
  1.  
  •  
  1. orang
  1. Diploma III
  •  
  1. orang
  1. SLTA
  •  
  1. 5 orang
  1. SLTP
  •  

1 orang

  1. SD
  •  
  1.  orang

 

 

  1. Aset / Modal

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa aset / modal berupa beberapa bangunan yang dijadikan kantor baik di Dinas Provinsi maupun di beberapa UPTD. Dalam melaksanakan tugas teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa sarana transportasiberupa kendaraan dinas operasional baik kendaraan dinas roda empat maupun roda 2 yang digunakan untuk operasional kedinasan, Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga  memilik