Renstra

Renstra 2011 - 2015

 
  Bab 1. Pendahuluan

 

 

 

 

 

 

  1. LATAR BELAKANG

 

Rencana Strategis (Renstra ) instansi adalah dokumen perencanaan instansi jangka menengah ( 5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan  pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, yang disusun menyesuaikan kepada pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM- Daerah) dan bersifat indikatif serta indikator kinerja keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasar 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penanggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDiktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pantai Barat Sumatera dengan potensi Kelautan dan Perikanan yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah bagian integral dari Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dimana secara luasan geografis menjadi sangat signifikan karena wilayah laut termasuk ZEE seluas 186.580 km2 dan perairan umum (empat danau besar, sungai, telaga, waduk dan sejenisnya) seluas 62.400 km2 jauh melebihi luas dari daratan Provinsi Sumatera Barat. Dengan luasan sedemikian ditambah besarnya potensi yang terkandung seperti sumberdaya ikan dan jasa lingkungan (wisata laut, resort, olahraga maritime dan lain-lain), tidak berlebihan rasanya kalau Bidang Kelautan dan Perikanan ini diproyeksikan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Sumatera Barat dimasa mendatang.

Sektor Kelautan dan Perikanan dalam perekonomian Sumatera Barat mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sumber lapangan kerja, sumber protein hewani yang berasal dari ikan dan sebagai penghasil devisa dengan pertimbangan mempunyai 185 buah pulau kecil dengan panjang pantai 375 km yang membentang dari Kabupaten Pasaman Barat hingga Kabupaten Pesisir Selatan serta 2,420 km jika termasuk pantai di Kepulauan Mentawai sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan tangkap.

Selain Perikanan Tangkap, Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan Perikanan Budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut.  Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan.  Potensi– potensi di atas belum termanfaatkan secara optimal sehingga belum terlihat dampak yang signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat

            Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat, merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun  antar sektor terkait,  yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun ke depan (2011-2015)

Penyusunan dokumen Renstra ini disamping berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan juga berdasarkan analisis lingkungan, isu - isu startegis atas potensi, peluang, permasalahan yang mendasar dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat serta mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.   

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Riveuw RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJMD) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2015, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014, serta hasil pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan tugas dan kewenangan dan aspirasi masyarakat.

 

 

  1. LANDASAN HUKUM

 

Landasan Hukum  Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ini di buat berdasarkan

  1. Undang - undang no.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Undang - undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara
  3. Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
  4. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
  5. Undang - undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
  6. Undang - undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  7. Undang - undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  8. Undang - undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  9. Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
  10. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
  11. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kab/Kota
  12. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  13. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI no. PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor : 4 Tahun 2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015.

 

  1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan  dan pedoman bagi pelaku pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat. 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015 adalah :

  1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan Kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan
  2. Merumuskan program prioritas pembangunan kedepan agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kelautan dan Perikanan di  Sumatera Barat.
  3. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

 

  1. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai   berikut:

BAB 1.

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang.
  2. Landasan Hukum.
  3. Maksud dan Tujuan.
  4. Sistematika Penulisan Renstra.

BAB 2.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

2.1. Tugas pokok, fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumberdaya Manusia SKPD

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB 3.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

  1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Pelayanan SKPD.
  2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  3. Telaahan Renstra K/L
  4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah da Kajian Lingkungan Hidup.
  5. Penentuan Isu – isu Strategis.

 

 

 

BAB 4.

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1  Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan  dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas 2011-2015

 

BAB 5.

PROGRAM

Memuat Rencana Program dan kegiatan Dinas, Program Lintas SKPD, Indikator Pagu Indikatif

 

BAB 6.

                  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

 

BAB 7.

                  PENUTUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Bab 2. Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

 

 

 

 

 

  1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
    1.  Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Sumatera Barat di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

            Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang  Kelautan dan Perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi adalah :

  1. Perumusan kebijakan teknis  bidang Kelutan dan Perikanan
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan
  3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
  5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
  6. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
  7. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

 

Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

a.  Menyelenggarakan pembinaan dan pengedalian pelaksanaan tugas pokok dan   fungsi Dinas;

b.  Menyelenggarakan penetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;

c.   Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan daerah;

d.  Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Kelautan dan Perikanan;

e.  Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, kelautan dan pesisir pulau-pulau kecil dan pengawasan, perikanan tangkap, budidaya, pengelohan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

f.   Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;

g.  Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, kelautan dan pesisir pulau-pulau kecil dan pengawasan, perikanan tangkap, budidaya, pengelohan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;  

h.  Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Kelautan dan Perikanan;

i.   Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;

j.   Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k.  Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat, Kepala Dinas dibantu oleh 10 unit kerja eselon III dan masing-masingnya terdiri dari 3 unit eselon IV. Unit kerja tersebut adalah :

  1. Sekretaris Dinas.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, kepegawaian, umum dan keuangan.

        Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan  koordinasi perencanaan dan program dinas
  2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian

Untuk pelaksanaan tugas kesekretariatan dibantu oleh 3 eselon IV yaitu;

  1. Subag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas : Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hokum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

  1. Subag Keuangan

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasisan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

  1. Subag Program

Mempunyai tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program meliputi : koordinasi perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

  1. Bidang Perikanan Budidaya

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan dan perbenihan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi pembudidaya ikan.
  2. Pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan.
  3. Pelaksanaan perbenihan ikan.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas bidang Perikanan Budidaya, dibantu oleh 3 Eselon IV, yaitu :

  1. Seksi Teknologi Budidaya

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pembudidayaan ikan yang meliputi :

  • Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
  • Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan Perikanan di air tawar, air payau dan laut;
  • Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan;
  • Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai ikan air tawar, air payau dan laut;
  • Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
  • Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Provinsi;
  • Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan;
  • Koordinasi dan Pelaksanaan kebijakan keramba jaringapung di perairan umum lintasKabupaten/Kota dan wilayah laut kewenangan Provinsi.
    1. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan, meliputi :

  • Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan,bahan kimia, bahan bilogis dan pakan ikan; Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor dan benih ikan; Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
  • Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  • Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
  • Koordinasi dan pelaksanaan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
  • Koordinasi dan pelaksanaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.

 

  1. Seksi Perbenihan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perbenihan ikan, meliputi :

  • Pelaksanaan  kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
  • Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
  • Pelaksanaan kebijakanpengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
  • Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
  • Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
  • Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas Kabupaten/Kota.
    1. Bidang Perikanan Tangkap,

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Teknologi Penangkapan, Sarana dan Prasarana dan Perizinan.

Untuk menyelenggaranan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanan di bidang teknologi penangkapan.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana.
  3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Tangkap, dibantu oleh 3 Eselon IV yaitu :

  1. Seksi Teknologi Penangkapan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana, yang meliputi :

  • Perencanaan pembangunan Perikanan skala Provinsi;
  • Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang Perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi;
  • Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan Perikanan kewenangan Provinsi;
  • Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
  • Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal Perikanan;
  • Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
  • Dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan;
  • Pelaksanaan kebijakan dan stndarisasi kelaikan kapal Perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  • Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Provinsi.
  1. Seksi Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana, yang meliputi :

  • Perencanaan pembangunan Perikanan skala Provinsi;
  • Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang Perikanan di wilayah laut kewenangan Provinsi;
  • Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan Perikanan kewenangan Provinsi;
  • Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
  • Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal Perikanan;
  • Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
  • Dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan;
  • Pelaksanaan kebijakan dan stndarisasi kelaikan kapal Perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Provinsi;
  • Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Provinsi.
  1. Seksi Perijinan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan penangkapan dan atau pengangkutan ikan, yang meliputi :

  • Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan Provinsi;
  • Pemberian izin penangkapan dan /atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal Perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
  • Penetapan kebijakan dan pelaksanaaan pungutan kewenangan Provinsi;
  • Pelaksanaan kebijakan usaha Perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi;
  • Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
  • Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan Perikanan tangkap kewenangan Provinsi;
  • Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang Perikanan tangkap kewenangan Provinsi;
  • Pendaftaran kapal Perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT;
  • Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal Perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30GT.
    1. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan 3 eselon IV yaitu;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu hasil Perikanan, investigasi dan pengembangan usaha dan promosi dan pemasaran hasil perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang  pengolahan mutu hasil perikanan.

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Investasi dan Pengembangan Usaha.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dibantu oleh 3 Eselon IV, yaitu :

  1. Seksi Pengolahan Mutu Hasil Perikanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu hasil perikanan, meliputi:

  • Bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
  • Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan;
  • Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya; kebijakan pengolahan hasil perikanan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan;
  • Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
  • Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian mutu hasil perikanan;
  • Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
  1. Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha

Mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang investasi dan pengembangan usaha, meliputi:

  • Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional bidang Perikanan skala Provinsi;
  • Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil Perikanan;
  • Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan di Provinsi.
  1. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:

  • Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas dan SDM di bidang promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
  • Bimbingan teknis kerjasama promosi dan pemasaran antar Kabupaten/Kota;
  • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pemasaran hasil Kelautan dan Perikanan;
  • Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;
  • Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan;
  • Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis keahlian, manjemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi;
  • Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi.
    1. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau Pulau Kecil dan Pengawasan,

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pesisir dan pulau-pulau, konservasi rehabilitasi tata ruang dan pengawasan dan pengendalian.

     Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaaan dan pelaksanaan  di bidang pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Konservasi dan Rehabilitasi Tata Ruang.
  3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaaan di bidang Pengawasan dan Pengendalian.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan tugas Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau- Pulau Kecil dan Pengawasan dibantu oleh 3 eselon IV yaitu;

  1. Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pesisir dan pulau-pulau, meliputi :

  •   Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut wewenang Provinsi;
  •   Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi
  •   Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset Kelautan di wilayah laut Provinsi dalam rangka pengembangan jasa Kelautan;
  •   Pelaksanaan dan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam wilayah Provinsi
  •   Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumber daya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Provinsi;
  •   Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kwewnagan Provinsi;
  •   Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan Provinsi;
  •   Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan jasa Kelautan dan kemaritiman di wilayah laut Provinsi;
  •   Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  •   Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah perairan kewenangan Provinsi.
  1. Seksi Konservasi Rehabilitasi Tata Ruang

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi dan rehabilitasi tata ruang, meliputi:

  • Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut wewenang Provinsi;
  • Pelaksanaan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi;
  • Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah  pesisir dan laut dalam kewenagan Provinsi;
  • Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut Provinsi;
  • Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya antar Kabupaten/Kota di wialyah laut Provinsi;
  • Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di laut Provinsi;
  • Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Provinsi; Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalamwilayah kewenangan Provinsi;
  • Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan kewenangan Provinsi;
  • Rehabilitasi sumber daya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenagan Provinsi;
  • Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenagan Provinsi;
  • Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Provinsi.
  1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  • Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan fakir miskin, meliputi: Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
  • Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
  • Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi;
  • Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Provinsi;
  • Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah Perikanan;
  • Pengawasan perbenihan, pembudidaya ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
  • Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan; Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikandan bahan bakunya;
  • Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil Perikanan;
  • Pengawasan mutu ekspor hasil Perikanan;
  • Koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Provinsi;
  • Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi.

 

 

 

  1. UPTD Balai Benih Ikan Sicincin.

Tugas pokok UPTD Balai Budidaya Ikan adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dibidang pelayanan dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan format yang telah disediakan oleh Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas UPTD BBI mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan rencana teknis operasional bidang Pembudidayaan
  2. Pemberian pelayanan teknis pembudidayaan
  3. Pembinaan pelayanan teknis pembudidayaan
  4. Pembinaan instalasi-instalasi UPTD BBI
  5. Pelaksanaan urusan Tata Usaha UPTD BBI

Kepala UPTD dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bila  ditemukan penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala UPTD wajib memberikan laporan secepatnya kepada Kepala Dinas apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku

 

Susunan Organisasi  UPTD Balai Budidaya Ikan terdiri :

  1. Kepala UPTD BBI

Melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan, perumusan kebijakan serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.                                                              

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala

UPTD mempunyai fungsi :

  • Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional UPTD Balai Budidaya Ikan
  • Memberi analisa teknis operasional pelaksanaan pembibitan ikan, pengembangan budidaya di lingkungan Balai Budidaya Ikan
  • Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam pengkajian penerapan teknologi Budidaya Ikan dan pelestarian lingkungan
  • Melakukan pengawasan teknis pengendalian mutu benih dan induk melalui sertifikasi
  • Pelaksanaan operasional pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat UPR (Unit Pembenihan Rakyat)
  • Memproduksi benih dan ikan konsumsi untuk didistribusikan kemasyarakatan/petani ikan
  • Perbanyakan induk ” Grand Parent Stock ” (GPS) menjadi induk/calon induk ” Parent Stock” dan distribusi induk
  • Pembinaan terhadap instalasi BBI
  • Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Budidaya Ikan
    1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai  tugas memberikan pelayanan teknis administrasi, urusan umum, perencanaan, perlengkapan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD

  1. Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku

  1. Seksi Pengembangan dan Budidaya

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan program kerja dan serta mengawasi pelaksanaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku

  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

  1. UPTD Balai Benih Ikan Pantai Teluk Buo, dengan 3 eselon IV yaitu;
  1. Subag Tata Usaha
  2. Seksi Pelayanan Tekhnis Produksi
  3. Seksi Standarisasi dan Informasi
    1. UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP).

Tugas Pokok UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP) adalah :

  1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu/hasil perikanan, dan fasilitas teknis pengolahannya.
  2. Melaksanakan pengujian dan pemeriksaan laboratorium terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan.
  3. Melaksanakan pengembangan motorisasi perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD BLPPMHP mempunyai fungsi :

  • Pengambilan contoh pemeriksaan dan pengujian  laboratorium terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan.
  • Pengawasan, pengujian ketelitian dan kecermatan bekerja dari laboratorium unit pengolahan hasil perikanan
  • Melaksanakan bimbingan teknis dibidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka realisasi  Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) berdasarkan konsep HACCP (Hazard Analisis Critical Control).
  • Pemberian bimbingan teknis tentang Teknik pengolahan dan pengembangan produk bernilai tambah, diversifikasi jenis olahan dan pengembangan peralatan pengolahan dan penangkapan.
  • Penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) terhadap produk perikanan yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia dalam rangka pemberian jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan.
  • Melaksanakan monitoring terhadap mutu hasil perikanan yang didistribusikan dan dipasarkan.
  • Melaksanakan monitoring terhadap kualitas  perairan / lingkungan tempat hidup ikan
  • Pelatihan/penyuluhan tentang pengendalian mutu, produk bernilai tambah serta menggalakkan program Gemar Ikan.
  • Pelayanan, bimbingan dan perbaikan mesin kapal perikanan, alat tangkap dan alat pengolahan hasil perikanan.
  • Pelatihan dan penyuluhan tentang pengembangan motorisasi perikanan seperti pembuatan rumpon/payos, perbaikan mesin kapal, mesin pengolahan dll.
  • Melaksanakan pembinaan terhadapworkshop perikanan yang berada di daerah Kab/Kota.

Susunan Organisasi  UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan terdiri :

  1. Kepala UPTD BLPPMHP

Melaksanakan tugasnya meliputi perencanaan, perumusan kebijakan serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala UPTD mempunyai fungsi :

  • Menyusun rencana pembangunan teknis operasional BLPPMHP
  • Memberi analisa teknis operasional pelaksanaan Pemeriksaan dan pengujian mutu serta pengembangan motorisasi perikanan
  • Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dalam sertifikasi mutu hasil perikanan
  • Melakukan pengawasan teknis terhadap semua kegiatan pada UPTD Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
  • Pelaksanaan Pelayanan teknis Administrasi Ketatausahaan unit pelaksana teknis Dinas BLPPMHP.
  1. Subag Tata Usaha

Mempunyai  tugas memberikan pelayanan teknis administrasi, urusan umum, perencanaan perlengkapan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

  1. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan

Mempunyai tugas  melaksanakan pengujian mutu dan proses sertifikasi mutu hasil perikanan sesuai dengan  ketentuan yang berlaku

  1. Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan kerjanya sesuai denganketentuan yang berlaku

 

 

  1. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap, dengan 3 eselon IV yaitu;

Tugas pokok UPTD Pelabuhan perikanan pantai sikakap adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pelabuhan perikanan.

 

Susunan Organisasi  UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap terdiri :

  1. Kepala UPTD

Memimpin, merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas pelabuhan perikanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Subag Tata Usaha

Mempunyai  tugas menyelenggarakan urusan administrasi, persuratan, program kepegawaian, perlengkapan keuangan dan umum.

  1. Seksi Sarana Pelabuhan

Menyelenggarakan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelabuhan perikanan.

Dengan uraian tugas :

  • Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
  • Membuat rancangan usulan pemeliharaan, rehabilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan skala prioritas.
  • Membuat petunjuk/pedoman pemeliharaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
  • Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
  • Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan usulan barang-barang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
  • Melaksanakan kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan pelabuhan perikanan.
  • Melakukan koordinasi untuk pemeliharaan / pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan dan publikasi hasil riset.
  • Menghimpun dan mengolah data untuk monitoring pelabuhan perikanan, statistik perikanan tangkap dan lainnya yang berkaitan.
  • Membuat konsep surat dan pelaporan seksi sarana pelabuhan.
  • Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi sarana pelabuhan.
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
  1. Seksi Tata Operasional

Menyelenggarakan urusan operasional pelabuhan perikanan.

Dengan uraian tugas :

  • Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
  • Menyiapkan konsep tata laksana pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
  • Membuat bahan kelengkapan administrasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
  • Melaksanakan pelayanan kapal perikanan dan keselamatan pelayaran.
  • Melaksanakan pelayanan usaha perikanan di lingkungan pelabuhan perikanan.
  • Melaksanakan pengamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan bongkar muat, pelelangan, perpakiran, lalu lintas barang dan kebersihan di lingkungan pelabuhan perikanan.
  • Melakukan koordinasi untuk pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan mutu hasil perikanan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.
  • Membuat konsep surat dan pelaporan seksi tata operasional pelabuhan.
  • Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi tata operasional pelabuhan.
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
    1. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok

Tugas Pokok pelabuhan perikanan adalah untuk melaksanakan pengelolaan sarana pelabuhan, melaksanakan pelayanan dalam hal keperluan bahan bakar dan perbekalan kapal perikanan serta mengadakan bimbingan dan pengembangan daerah pelabuhan.

Susunan Organisasi  UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok terdiri :

  1. Kepala UPTD

Melakukan perencanaan teknis operasional pelabuhan perikanan,Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan

  1. Subag Tata Usaha

Melakukan urusan tata usaha UPTD Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan. Dengan uraian tugas.

  • Mengendalikan surat-surat keluar dan masuk.
  • Melaksanakan urusan kepegawaian.
  • Melaksanakan urusan keuangan.
  • Melaksanakan urusan administrasi umum.
  • Melaksanakan inventaris barang dan barang habis pakai.
  • Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan kantor.
  • Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor.
  • Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian peralatan dan perlengkapan kantor.
  • Menghimpun dan menyusun data dan pelaporan UPTD Pelabuhan Perikanan.
  • Menghimpun dan menyusun program kerja UPTD Pelabuhan Perikanan.
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

 

  1. Seksi Sarana Pelabuhan

Menyelenggarakan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelabuhan perikanan.

                            Uraian tugas :

  • Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
  • Membuat rancangan usulan pemeliharaan,rehabilitasi pengadaan sarana  dan prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan skala prioritas.
  • Membuat petunjuk/pedoman pemeliharaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
  • Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
  • Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan usulan barang-barang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
  • Melaksanakan kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan pelabuhan perikanan.
  • Melakukan koordinasi untuk pemeliharaan/pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan dan publikasi hasil riset.
  • Menghimpun dan mengolah data untuk monitoring pelabuhan perikanan, statistik perikanan tangkap dan lainnya yang berkaitan.
  • Membuat konsep surat dan pelaporan seksi sarana pelabuhan.
  • Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi sarana pelabuhan.
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikanan pimpinan.

 

  1. Seksi Tata Operasional

Menyelenggarakan urusan operasional pelabuhan perikanan. Uraian tugas :

  • Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis pemanfaatan  fasilitas  pelabuhan perikanan.
  • Menyiapkan konsep tata laksana pemanfataan fasilitas pelabuhan perikanan.
  • Membuat bahan kelengkapan administrasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
  • Melaksanakan pelayanan kapal perikanan dan keselamatan pelayaran.
  • Melaksanakan pelayanan usaha perikanan di lingkungan pelabuhan perikanan.
  • Melaksanakan pengamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan bongkar muat, pelelangan, perpakiran, lalu lintas barang dan kebersihan di lingkungan pelabuhan perikanan.
  • Melakukan koordinasi untuk  pemanfatan fasilitas pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan mutu hasil perikanan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.
  • Membuat konsep surat dan pelaporan seksi tata operasional pelabuhan.
  • Menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi tata operasional pelabuhan.
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan  pimpinan.

 

  1. UPTD BBIP Teluk Buo.

Melakukan perencanaan , perumusan kebijaksanaan serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi  UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok terdiri :

  1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas : Melakukan perencanaan , perumusan kebijaksanaan serta penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas

  1. Subag Tata Usaha

Mempunyai tugas :Memberikan pelayanan teknis administrasi, urusan umum, perencanaan perlengkapan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Dengan uraian tugas.

  1. Mengendalikan surat-surat keluar dan masuk.
  2. Melaksanakan administrasi umum.
  3. Merencanakan kebutuhan barang, bahan bakar minyak dan perlengkapan UPTD.
  4. Melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kantor/lingkungan UPTD.
  5. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian peralatan dan perlengkapan kantor UPTD.
  6. Mengelola daftar hadir, izin dan cuti pegawai
  7. Menghimpun, melengkapi petunjuk dan tindak lanjut penegak disiplin
  8. Menyusun rencana dan program peningkatan penyajian  data dan laporan
  9. Membuat dan menghimpun program kerja UPTD
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
  11. Subag Pelayanan Teknis Produksi

Mempunyai Tugas : Menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta mengawasi pelaksana kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan uraian tugas :

  • Menghimpun dan mengolah data mengenai pendederan, penggelondongan dan pembesaran ikan.
  • Membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan teknis produksi
  • Membuat petunjuk teknis tentang kesehatan ikan, pendederan, penggelondongan dan pembesaran.
  • Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan pelatihan/pertemuan tentang budidaya ikan
  • Melaksanakan pendistribusian benih dan ikan konsumsi
  • Melakukan uji coba terhadap pengembangan komoditi budidaya ikan laut dan pantai.
  • Melaksanakan tugaslainnya yang diberikan pimpinan.
  • Membuat laporan kegiatan bulanan kepada pimpinan.

 

  1. Subag Standarisasi dan Informasi

Menyiapkan bahan dan data jenis pelayanan kepada masyarakat.

Uraian tugas :

  • Menghimpun dan mengolah data mengenai pengelolaan induk, perbenihan, pakan alami dan kualitas air.
  • Membuat rencana kerja dan program kerja seksi Standarisasi dan Informasi.
  • Membuat petunjuk teknis.
  • Melakukan penerapan teknologi hatchery dan pengelolaan induk ikan laut dan pantai.
  • Melakukan uji coba terhadap pengembangan teknologi perbenihan dan pengelolaan induk.
  • Melakukan publikasi teknologi perbenihan dan pengelolaan induk
  • Melaksanakan pendistribusian telur dan calon induk ikan.
  • Melakukan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu atau sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih
  • Membuat laporan kegiatan bulanan kepada pimpinan
  • Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Struktur Organisasi

 

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat :

 

KEPALA

SEKRETARIAT

SUBAG PROGRAM

SUBAG KEUANGAN

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Bidang Kelautan Pesisir Pulau – Pulau Kecil dan Pengawasan

Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 

Seksi Konservasi dan Rehabilitas Tata Ruang

 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

 

Seksi Sarana dan Prasarana

 

Seksi Perizinan

 

Bidang Perikanan Tangkap

Seksi Teknologi Penangkapan

 

Seksi kesehatan ikan dan lingkungan

 

Seksiperbenihan

 

Bidang Perikanan bUDIDAYA

Seksi Teknologi budidaya

 

Bidang PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN & PERIKANAN

Seksi TEKNOLOGI PENGOLAHAN MUTU HASIL PERIKANAN

 

Seksi INVESTASI DAN PENGEMBANGAN USAHA

 

Seksi PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

 

 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

 

 

UPTD

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


< >SUMBERDAYA DINAS

Jumlah Pegawai.Jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi saat ini adalah 210 orang yang terdiri :

 

 

  1. PNS
  •  

197 orang

  1. PTT
  •  

9 orang

  1. Tenaga Kontrak
  •  

4 orang

 

Dengan distribusi pegawai yaitu sebanyak 113 orang bekerja di Kantor Dinas dan 97 orang bekerja di UPTD Dinas.

 

< >Komposisi KepegawaianKomposisi kepangkatan pegawai  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

 

  1.  
  •  

21 orang

  1. Golongan III
  •  

107 orang

  1. Golongan II
  •  

59 orang

  1. Golongan I
  •  

10 orang

 

< >Kualifikasi PendidikanKualifikasi tingkat pendidikan pegawai  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

 

  1. ca Sarjana (S2)
  •  

19 orang

  1. Sarjana (S1)
  •  

78 orang

  1. Diploma III
  •  

13 orang

  1. SLTA
  •  

88 orang

  1. SLTP
  •  

2 orang

 

< >Aset / ModalDalam mendukung pelaksanaan tugas ppokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa aset / modal berupa beberapa bangunan yang dijadikan kantor baik di Dinas Provinsi maupun di beberapa UPTD. Dalam melaksanakan tugas teknis, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa sarana transportasi berupa kendaraan dinas operasional baik kendaraan dinas roda empat maupun roda 2 yang digunakan untuk operasional kedinasan, Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga  memiliki kendaraan Dinas diatas air seperti kapal pengawasan, kapal latih dan speedboat yang digunakan sebagai sarana latih bagi nelayan juga sebagai sarana dalam melakukan operasional pengawasan terhadap dumberdaya kelautan d