Lakip

BAB III

 

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

 

 

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja suatu instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi dari suatu instansi pemerintahyang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014.

 

  • Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

1.  Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 

Pengukuran Kinerja adalah proses pengukuran (assessment) dan penilaian yang sistematik untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang  keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis (Renstra).

Sasaran yang ingin dicapai adalah 5 sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang tercantum dalam Rencana Starategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat2011-2015.

  1. (lima) sasaran tersebut adalah:
    • Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Illegal Fishing
    • Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan,pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum.
    • Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan
    • Meningkatnya produksi, mutu hasil perikanan Budidaya dan Kesejahteraan Pembudidaya
    • Meningkatnya hasil Pemasarandan Konsumsi Ikan.

Untuk mencapai sasaran diatas maka dalam tahunanggaran 2014 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 52.385.281.553dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari belanja langsungsebesar Rp. 39.454.914.110,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.930.367.443,- pagu tersebut merupakan pagu setelahAnggaran Perubahan APBD 2014, namun terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan target kinerja.

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. Metode pengukuran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator sasaran strategis dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.  

Hasil pengukuran indikator kinerja dimaksud untuk mengukur dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Penetapan indikator kinerja berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2015 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat No. 523/4391-DKP.10.1/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Dari sasaran tersebut ditetapkan Indikator Kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Gubernur Sumatera Barat.

Pengukuran  Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

  • Membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk/jelek dengan rumus:

 

                                                                                   Realisasi

 Capaian indikator kinerja =                                   x  100%                                                                              Target

 

 

 

Metode pertama ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ke 2 sampai dengan sasaran ke 5 Target Kinerja Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

 

  • Membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin rendah realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk/jelek dengan rumus:

 

 

                                                                           ((2 x Target) – Realisasi)

 Capaian indikator kinerja =                                               x  100%                                                                         Target

 

 

 

Metode kedua ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran  ke 1 Target Kinerja Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

 

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

  • x < 100           : Sangat Baik
  • 70 < X < 85           : Baik
  • 55 < X < 70            : Cukup Baik
  • X < 55             : Tidak Baik

 

  Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2014  secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

 

Tabel 3.1.

 Pengukuran Capaian  Kinerja  Tahun 2014

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

 
             

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

1.

Berkurangya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta illegal fishing

-

kasus Illegal Fishing (%)

75

64,47

114,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau - pulau kecil serta perairan  umum

-

luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi  (Ha)

407.000

420.265,95

103,26

 

-

Persentase pulau - pulau kecil yang terkelola dengan baik (%)

4,32

5,41

125,23

 

 

 

 

 

 

 

3.

Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan

-

Produksi Perikanan Laut (ton)

202.074

216.651,8

107,21

 

-

Produksi Perairan Umum (ton)

10.510

10.627

101,11

 

-

Pendapatan nelayan : Rp/bln

 

 

 

 

 

 

* Nelayan pemilik ( Rp/kk/bln )

7.100.000

7.800.000

109,86

 

 

 

* Nelayan buruh ( Rp/kk/bln )

1.641.000

1.650.000

100,55

 

 

-

Persentase nelayan yang menggunakan perahu bermotor (%)

85

86,17

101,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Meningkatnya produksi, mutu hasil perikanan Budidaya dan kesejahteraan Pembudidaya

-

Produksi Perikanan Budidaya (ton)

253.400

260.293,5

102,72

 

-

Peningkatan Luas area usaha perikanan budidaya (Ha)

350

401,55

114,73

 

-

Pendapatan Pembudidaya (Rp/kk/bln )

2.500.000

3.000.000

120,00

 

-

Usaha perikanan budidaya yang mendapat sertifikat CBIB (unit)

350

645

184,29

 

-

BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB (unit)

15

33

220,00

 

 

 

 

 

 

 

5.

Meningkatnya hasil Pemasaran dan Konsumsi Ikan

-

Ekspor hasil perikanan (ton)

2.191,56

2.379,50

108,58

 

-

Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th)

33

33

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja outcome yang digunakan untuk dapat mengukur ke 5 (lima) sasaran ini, semuanya dengan capaian sangat baik, yang mana pada umumnya tingkat capaian kinerja diatas 100%.

Penjelasan lebih lanjut dari pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:  

  • asaran 1 (satu) yaitu berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta illegal fishing dengan 1 (satu) indikator kinerja yang  tingkat capaian rata-rata diatas 100%  (berkurangnya kasus illegal fishing).
  • Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan umum dengan  2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaian rata- rata diatas 100%.
  • Sasaran 3 (tiga) yaitu meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan yang terdiri dari 4 indikator kinerja dengan tingkat capaian rata – rata diatas 100%.
  • (empat) yaitu meningkatnya produksi, mutu hasil perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya dengan 5 (lima) indikator kinerja yang tingkat capaiannya  diatas 100% .
  • asaran 5 (lima) yaitu meningkatnya hasil pemasaran dan konsumsi ikan dengan 2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaiannya rata-rata di atas 100% .

Dengan demikian secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan kategori sangat baik, hal ini memperlihatkan bahwa sasaran yang kita harapkan terwujud sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

 

2 . Analisis Capaian Kinerja  

Pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

  1.  

Sasaran 1

  •  

 

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis 2011-2015 yaitu “Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan” diukur dengan indikator kinerja yaitu kasus illegal fishing dengan target 75%.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing telah menjadi isu publik yang saat ini sering diperbincangkan oleh masyarakat sejak adanya kegiatan Pengawasan gelar patroli keamanan perairan baik laut maupun perairan umum yang dimulai sejak 2005 sampai sekarang. Dengan adanyakegiatan pengawasan gelar patroli keamanan perairan sampai sekarang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas berbagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal di Indonesia. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan dilaut dan perairan umum dengan tujuan berkurangnya kasus illegal fising.

 

2.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

 

Tabel 3.2  

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014

 

No.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian%

Kategori

1.

 

 

  • Kasus IllegalFishing (%)
  1.  
  1.  

 

 

  1.  

 

 

Sangat Baik

 

Indikator target kinerja pada sasaran ini berhasil dicapai, dengan tingkat capaian 114% (Sangat Baik). Capaian kinerja di atas diperoleh dengan cara membandingkan jumlah kasus yang ditemui dari jumlah kapal yang diperiksa melalui kegiatan operasional pengawasan baik dilaut maupun diperairan umum.

Selama Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaaan terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan di Perairan Sumatera Barat dan Pantai Barat Sumatera Barat, dimana jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 411 baik yang diperiksa dilaut (171 kapal) maupun dipelabuhan (240 kapal). Pelanggaran yang dilihat adalah pelanggaran alat dan kapal penangkap ikan, pelanggaran terhadap ketidak sesuaian izin dan daerah penangkapan, serta pelanggaran administrasi dimana yang dilihat adalah kelengkapan surat-surat yang di perlukan. Dari 411 kapal yang diperiksa, kebanyakan adalah pelanggaran administrasi yaitu dokumen yang dimiliki tidak lengkap sebanyak 265 kapal (64,47%). Dengan demikian tingkat pelanggaran yang ditemui lebih sedikit dari yang ditargetkan yaitu 75%. Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan baik di laut maupun di perairan umum, dapat dikatakan bahwa kasus illegal fishing yang ditemukan berkurang dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2013 kasus illegal fishing yang ditemukan sebesar 77,93% dan tahun 2014 kasus illegal fishing yang ditemukan sebesar 64,47% sehingga kasus illegal fishing sudah berkurang sebesar 13,46%.

 

2.1.2 Perbandingan antar Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kasus Ilegal fishing jika dibandingkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :

 

Tabel 3.3.   

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2011 -2014

 

No.

Indikator Kinerja

2011

2012

2013

2014

Target

Realisasi

Capaian %

Target

Realisasi

Capaian %

Target

Realisasi

Capaian%

Target

Realisasi

Capaian %

1.

 

 

-  Kasus  Illegal Fishing (%)

  •  

 

 

  1.  

 

 

  •  

 

  •  
  1.  
  •  
  •  
  1.  
  •  
  1.  
  1.  
  1.  

 

Karena adanya perubahan indikator dari tahun lalu, maka dari tabel diatas tidak dapat dilihat capaian kinerja sasaran dan tidak dapat dibandingkan antara tahun 2014 dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan, karena kasus ilegal fishing belum menjadi indikator sasaran maka tidak ada data target pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Tetapi walaupun tidak ada data targetnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, mempunyai data tentang realisasi kasus ilegal fishing di Sumatera Barat setiap tahunnya. Sehingga dari tabel diatas, dapat dilihat adanya penurunan persentase kasus illegal fishing jika dibandingkan dari tahun 2011 sampai 2014. Pada tahun 2014 dari target 75%, ternyata tingkat pelanggaran pada tahun 2014 hanya ditemui sebesar 64,47% persen. 

Grafik 3.1

Jumlah Kasus illegal fishing tahun 2011 – 2014 yang temui

melalui kegiatan pengawasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Perbandingan Kinerja dengan  Target Jangka Menengah

Jika realisasi indikator kinerja kasus ilegal fishing tahun 2014 dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

 

Tabel 3.4  

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah

 

No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2014

Target 2015

Capaian

1.

 

  • Kasus IllegalFishing (%)
  1.  

 

73

 

111,68%

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi capaian kinerja sampai tahun 2014 bila dibandingkan dengan target sampai dengan 2015 sudah melebihi target dengan capaian 111,68%.  Hal ini berarti kasus illegal fishing yang ditemukan sudah jauh berkurang (sebesar 64,47%) dari yang ditargetkan.

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi lain seperti di Kalimantan Selatan dimana capaian kasus illegal fishing masih rendah (53,33%) pada tahun 2014 yang artinya tingkat illegal fishing masih tinggi terjadi di Kalimmantan Selatan dari target 15 kasus masih ditemukan sebanyak 22 kasus.

 

2.1.4 Analisis  Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kasus ilegal fishing yaitu sebesar 114,04%, karena didukung oleh program Pengawasan  dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui  kegiatan APBD seperti: 1). operasional pengawasan secara terpadu dengan mengikut sertakan instansi terkait diperairan umum maupun pengawasan dilaut seperti angkatan laut,  pol air, PPNS dll. Dalam operasional pengawasan ini hal – hal yang dilakukan adalah mengawasi kapal-kapal besar yang melakukan penangkapan di wilayah yang bukan menjadi zonanya, kapal-kapal yang melakukan penangkapan dengan alat-alat dan bahan yang dapat  merusak lingkungan, serta kapal-kapal yang tidak memiliki dokumen/surat-surat seperti SIUP,SIPI,SIKPI dll yang belum lengkap.

Kegiatan pengawasan di atas dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha perikanan baik nelayan maupun pengusaha perikanan akan pentingnya pengurusan dokumen-dokumen kapal dalam melakukan operasional penangkapan ikan dan pentingnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Disamping itu juga untuk mengurangi kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan serta kasus illegal fishing,  dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM masyarakat nelayan yang telah terbentuk melalui kelompok – kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dimana telah dilakukan koordinasi Pokmaswas pada tanggal 24 s/d 25 April 2014 yang diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari 17 Kab/Kota dan dilaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas SDM masyarakat nelayan pada tanggal 26 Mei 2014 di BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pasaman Barat. Tanggal 20 Mei 2014 dilaksanakan pertemuan peningkatan SDM masyarakat nelayan di Kantor Bappeda Kab. Pesisir Selatan. Masing – masing pertemuan diikuti sebanyak 40 orang peserta. Juga diserahkan Billboard sebanyak 3 unit di Kab. Pesisir Selatan dengan hasil meningkatnya pengetahuan masyarakat nelayan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya peraturan bidang perikanan seperti UU No.45 tahun 2009 tentang perikanan dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang PWP, sehingga masyarakat nelayan mampu melakukan pengawasan secara mandiri dalam pengendalian  dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Wilayah pesisir pantai Sumatera Barat merupakan wilayah yang sangat rawan dengan bencana baik gempa bumi, tsunami, mapun akibat degradasi pantai yang kerap terjadi karena ulah manusia sendiri, maka peningkatan kesiapsiagaaan dalam menghadapi bencana sangat diperlukan. Sehingga dengan adanya upaya sosialisasi melalui publikasi Bencana baik bagi masyarakat pesisir dan anak sekolah dengan memberikan pengetahuan akan pentingnya menjaga dan mengendalikan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan yang merusak lingkungan  dan illegal fishing, maka kasus illegal fishing dapat dikurangi.

Dampak yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin penangkapan sehingga makin tertibnya administrasi nelayan dalam menangkap ikan. Selain itu juga dirasakan adanya peningkatan kesadaran kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP, hal ini dapat dilihat dari terpilihnya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Nago Sakti dari Nagari Pangkalan Koto Baru Kec. Pangkalan, Kab. 50 Kota menjadi juara II Lomba Pokmaswas tingkat Nasional untuk kategori pelestarian sumberdaya perikanan.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menanggulangi kasus illegal fishing yaitu dengan:

  • Pembinaan kepada nelayan
  • Melakukan sosialisasi aturan perundang-undangan di bidang perikanan yaitu sosialisasi UU31 Tahun 2014 tentang peraturan perubahan UU 45dan Permen PP No.22/men/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penumpukan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah NKRI
  • Operasi pengawasan laut dan perairan umum
  • Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota wilayah pesisir
  • Meningkatnya SDM masyarakat