Rapat Koordinasi Terpadu Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Rapat Koordinasi Terpadu Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Tanggal post: 27-09-2016, Jam 09:54 WIB | User: Blppmhp


Sebagai UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hail Perikanan (BLPPMHP), melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait dengan daerah Kabupaten/Kota dalam monitoring dan pengawasan terhadap peredaran produk perikanan yang menggunaan bahan kimia terlarang. Sesuai dengan amanat undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan, Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab penuh terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di daerah masing-masing.

Kegiatan rapat koordinasi terpadu Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ini bertujuan untuk meingkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam mengantisipasi dan mencari solusi yang tepat terhadap peredaran produk pangan terutama produk perikanan yang memakai bahan kimia terlarang sebagai pengawet, selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman tentang tugas kabupaten/kota dalam jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang beredar di daerah masing-masing.

Rapat Koordinasi Terpadu Sistem Jaminan Mutu Keamanan Hasil Perikanan ini dihadiri oleh Dinas yang membidangi Perikanan dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PPNS, Bidang KP3K dan Bidang P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dengan penyampaian materi diskusi oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Sumatera Barat.

Dari kegiatan rapat tersebut, dapat disimpulkan :

  • Sesuai dengan amanat undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan dan PP.38/2007, setiap Kabupaten / kota harus bertanggung jawab dalam memantau dan mengendalikan system jaminan mutu dan keamanan produk perikanan di daerah melalui monitoring dan pengujian laboratorium.
  • Sebagai pembina mutu di kabupaten/kota, agar mengalokasikan kegiatan yang erat kaitannya dengan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dalam menghadapi MEA.
  • Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara dinas kabupaten/kota yang membidangi Perikanan dengan dinas kesehatan dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Sumatera Barat dalam menjamin produk perikanan bebas dari penggunaan bahan kimia terlarang/berbahaya.
  • Setiap dinas yang membidangi perikanan di kabupaten/kota harus mampu mengalokasikan Anggaran Belanja Daerah untuk kebutuhan pembelian sampel uji, biaya pengujian dan pembelian alat uji rapid testkit terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya/terlarang.
  • Dalam pelaksanaan pengawsan yang dilakukan SKPD sektor perikanan dan kelautan kabupaten/kota, BLPPMHP bersedia menfasilitasi untuk melakukan pengujian di lapangan
  • BBPOM Provinsi Sumatera Barat bersedia untuk menfasilitasi petugas kabupaten/kota dan pasar dalam penggunaan alat uji testkit bahan kimia berbahaya/terlarang.
  • Pembina mutu kabupaten/kota supaya lebih meningkat pengawasan dan pembinaan terhadap jaminan mutu hasil perikanan dari hulu sampai hilir.
  • Perlu adanya pemberian sanksi sosial terhadap pelaku usaha yang masih menjual produk perikanan yang menambahkan bahan kimia terlarang/berbahaya dan pemberian penghargaan terhadap pedagang pasar yang mampu menjual produk perikanan tanpa penambahan bahan kimia berbahaya/terlarang.
  • Sebagai aparatur daerah di Provinsi Sumatera Barat agar memiliki komitmen serius dalam mewujudkan produk hasil perikanan yang beredar di wilayah Sumatera Barat bebas dari bahan kimia berbahaya dan aman pangan.