DKP SUMBAR SELENGGARAKAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DENGAN KABUPATEN/KOTA
DKP SUMBAR SELENGGARAKAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DENGAN KABUPATEN/KOTA

Tanggal post: 06-03-2020, Jam 07:25 WIB | User: Dinaskelautan


DKP SUMBAR SELENGGARAKAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DENGAN KABUPATEN/KOTA

Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi  Sumatera Barat (DKP Sumbar) melakukan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021 dengan Kabupaten Kota pada tanggal 17 sd 19 Februari 2020 di Kyriad Bumi Minang Hotel Padang. Ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun oleh DKP Sumbar dalam rangka menyinkronkan kegiatan antara Kab/Kota dan Provinsi. Kegiatan ini di ikuti oleh Kepala Dinas yang membidangi Perikanan di Kabupaten /Kota se Sumatera Barat, beserta Sekretaris, Kepala Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat, UPTD Kementrian yang berada di Sumatera Barat, Kepala Bidang dan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang. Sinkronisasi Program Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Nasrul Abit sekaligus sebagai Keynote speaker pada kegiatan ini.

Narasumber dalam acara ini adalah Bapak Henry Erafat, ST, MM Kasubdit Kelautan dan Perikanan Dit SUPD II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Hendar Sugilar, MS Kasubag Penyusunan PHLN dan Dana Transfer Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Arahannya Bapak Wakil Gubernur menyampaikan bahwa Perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan, sehingga di dalam merencanakan, baik di pusat maupun provinsi sampai kabupaten/kota harus menjunjung tinggi prinsip efektivitas dan efisiensi.  Target-target daerah tentulah tidak dapat dicapai oleh Daerah sendiri tanpa adanya intervensi pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait, dan diharapkan terwujud keselarasan antara RPJMN dan RPJMD yang berimplikasi kepada makin optimalnya pelaksanaan rencana tahunan kementerian/lembaga dengan provinsi serta kabupaten/kota dan pada akhirnya terciptanya pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan potensi daerah.

Setelah mendengar arahan dari Wakil Gubernur dan materi yang disampaikan   Nara Sumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta arahan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan presentasi Kepala Dinas yang membidangi perikanan Kab/Kota serta Kepala UPT KKP diperoleh rumusan sebagai berikut:

  1. Sinkronisasi perencanaan diwujudkan dalam bentuk sinkron atau selarasnya dokumen perencanaan dan penganggaran( e-planning dan e-budgeting) Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan harus ada dasar perencanaanya sehingga terjadinya efisiensi program.  Perencanaan pembangunan disesuaikan dengan potensi lokal yang ada, masuk akal atau bisa dipertanggung jawabkan, sinkron dan harmonis serta adanya komitmen.
  2. Perlu pengembangan program dan kegiatan yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha seperti asuransi nelayan, asuransi pembudidaya ikan. Asuransi pengolah ikan.
  3. Perikanan merupakan salah satu sektor yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional untuk itu perlu didorong pengembangannya mulai dari pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
  4.  Penyusunan program dan kegiatan harus mempedomani dokumen perencanaan yang ada secara berjenjang mulai dari RPJMN, RPJMD, Renstra dan RKPD.
  5. Penyusunan dokumen perencanaan mengacu kepada arahan presiden pada saat pelantikan yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastuktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Berdasarkan arahan ini dan prioritas nasional maka kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2020 – 2024 adalah: a. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan b. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat, c. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan, d. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, serta e. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.
  6. Bagi Kabupaten/Kota yang ingin mengusulkan program dan kegiatan melalui APBN dan DAK perlu mempedomani prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas KKP Tahun 2020-2024 sehingga usulannya dapat difasilitasi oleh pusat.
  7. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menetapkan indicator kinerja utama (IKU)tahun 2020-2024 yang pencapaiannya dapat direalisasikan atas peran serta atau kontribusi provinsi dan Kabupaten/Kota, serta UPT KKP yang  ada di provinsi antara lain: pertumbuhan PDB Perikanan, produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, nilai ekspor hasil perikanan, nilai tukar nelayan (ntn), nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi), nilai tukar pengolah dan pemasar, angka konsumsi ikan, luas kawasan konservasi serta kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang-undangan.
  8. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan adanya dukungan Pemerntah Daerah terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan melalui program dan pengangaran antara lain : penguatan kegiatan gerakan masyarakat sehat dengan gemarikan untuk mencegah Stunting, menciptakan iklim usaha yang kondusif, penjabaran tujuan pembangunan berkelanjutan terkait kelautan dan perikanan dalam RPJMD, pembinaan dan pendampingan UMKM sektor Kelautan dan Perikanan untuk peningkatan skala usaha, dukungan penyediaan lahan yang clean dan clear untuk mendukung kegiatan prioritas Kelautan dan Perikanan (pelabuhan perikanan, Cold Storage, Pasar dll), fasilitasi pelaku utama Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelatihan dan sertifikasi kompetensi, penguatan data statistik kelautan dan perikanan di daerah dengan sistem Satu Data KKP.
  9. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah menjadi dasar atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk mendukung system informasi pembangunan daerah.
  10. Permendagri No.90 Tahun 2019 memberikan kewenangan provinsi untuk pengembangan perikanan budidaya payau dan tawar, diantaranya penyediaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota, hal ini dapat diartikan bahwa pengadaan sarana pembudidayaan ikan dapat dilakukan oleh provinsi apabila yang menjadi sasarannya adalah kelompok pembudidayaan ikan pada beberapa Kab/Kota tidak hanya untuk satu Kabupaten/Kota.
  11. PDRB Provinsi Sumatera Barat pada sektor kelautan dan perikanan menunjukan peningkatan dari tahun 2014-2017 sedangkan untuk volume produksi perikanan tangkap dan budidaya pada periode yang sama cenderung mengalami penurunan, untuk itu diperlukan dukungan baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya untuk mendukung peningkatan nilai PDRB di sektor perikanan, sesuai dengan arah kebijakan pengembangan sektor unggulan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan RPJMN 2020-2024. 
  12.  Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2021:
  • Memperkuat fokus pemanfaatan DAK Fisik untuk meningkatkan kualitas SDM dan  daya  saing  daerah.  Pemerintah  meningkatkan  IPM  melalui  perbaikan kualitas kesehatan, Pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat
  • Melakukan  konvergensi  pendanaan  DAK  Fisik,  DAK  Non-Fisik  dan  Dana  Desa dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengentasan  stunting,  program  Indonesia  bersih dan sehat.
  • Penguatan    peran    APIP    daerah    dalam    rangka    meningkatkan    kualitas pemantauan dan evaluasi atas capaian output DAK Fisik di daerah
  • Mendorong  pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  integritas data usulan dan dokumen persyaratan penyaluran;
  • Penyusunan peta kebutuhan dana kegiatan yang akan dibiayai melalui DA Fisik secara medium term ,Penguatan   kebijakan   afirmasi   DAK   Fisik   untuk   mengejar   ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik utamanya untuk infrastruktur konektifitas kepada.

   13. DAK sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 tetap DAK Fisik penugasan dimana  menu  untuk Provinsi adalah

  • Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
  • Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut;
  • Pembangunan/Rehabilitasi prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan prasarana di Pulau-Pulau Kecil;
  • Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kelautan di Pulau-Pulau Kecil;
  • Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  • Pengadaan sarana dan prasarana tambak garam;
  • Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

     Sedangkan menu untuk Kab/Kota adalah:

  1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota);
  2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil,
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil.

 

14. Beberapa program prioritas Provinsi untuk Tahun 2021 antara lain: Program pengembangan ekonomi maritim, program rehabilitasi, konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, program pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis, program peningkatan produksi dan produktivitas, program peningkatan sarana dan prasarana, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta program pengolahan dan pemasaran hasil, dimana program ini akan disesuaikan nomenklatur program yang ada dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019.

15. Keberadaan UPT KKP di Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi mitra kerja Provinsi dan Kab/Kota serta mendukung program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di provinsi Sumatera Barat

Setelah dihasilkan rumusan Kegiatan Singkronisasi akhirnya kegiatan ini di tutup oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Bapak Ir. Yosmeri