SOSIALISASI STANDAR NASIONAL (SNI) PRODUK PERIKANAN
SOSIALISASI STANDAR NASIONAL (SNI) PRODUK PERIKANAN

Tanggal post: 26-01-2018, Jam 07:28 WIB | User: Blppmhp


Guna mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Kepmen Nomor 8/KEPMEN-KP/2014. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberlakukan penerapan SNI produk perikanan yang mencakup 90 SNI. Tujuannya adalah sebagai acuan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha di bidang perikanan. SNI sejatinya merupakan sebuah jaminan keamanan produk yang berimplikasi pada meningkatnya mutu dan daya saing produk. Hal tersebut menjadi kian penting terlebih dengan  diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN . Sayangnya  saat ini penerapan SNI pada produk perikanan oleh pelaku usaha masih bersifat sukarela. Hanya tergantung kesadaran dan komitmen para pelaku usaha baik industri besar maupun UKM. Terkait penerapan SNI ini maka UKM perikanan perlu pembinaan yang intensif. Terlebih dalam penerapan GMP dan SSOP dengan baik melalui penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Selanjutnya akan ditingkatkan agar bisa menerapkan SNI. Harapannya terjadi perluasan pasar  karena pasar akan merespon positif produk UKM yang telah menerapkan SNI.

Perdagangan bebas dunia usaha atau industri Indonesia sedang dihadapkan pada berbagai persaingan perdagangan yang sangat ketat dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan baik dari sisi pemenuhan standar atau spesifikasi negara tujuan ekspor maupun sistem penilaian kesesuaian untuk meningkatkan daya saing atau keberterimaannya di pasar global. Hal ini menjadi kunci dan syarat agar suatu barang dan jasa mampu memasuki pasar internasional dan mampu menghadapi persaingan, termasuk dalam rangka pengembangan potensi daerah.

UMKM yang mampu menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), dapat meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas produk sesuai standar tertentu; melakukan proses produksi secara efisien; dan meningkatkan kualitas SDM dan manajemen organisasi.

Pengenalan SNI pada UMKM dimulai dengan mengenal  terlebih dahulu Sistem Standardisasi Nasional (SSN); memahami SNI yang terkait dengan UKM seperti SNI sistem manajemen HACCP, SNI ISO 9001 dan SNI Produk;  serta bagaimanan memperoleh sertifikasi SNI .

Dengan penerapan SNI tersebut diharapkan UKM memperoleh manfaat seperti jaminan mutu; kepercayaan dari pihak yang berkepentingan (partner usaha, regulator); meningkatkan daya saing produk; efisiensi proses produksi; keteraturan dalam organisasi pelaku usaha (UKM); mampu mengidentifikasi bila ada masalah; serta perlindungan keselamatan, keamanan atau kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan dari standar ini adalah mengidentifikasi prinsip penting dari hygiene pangan pada seluruh rantai pangan (produksi primer sampai ke konsumen akhir) dan rekomendasi pendekatan HACCP yakni pre-requisite program/PRP (persyaratan dasar), prinsip-prinsip HACCP, dan program universal jaminan mutu.

Pre-requisite diantaranya terdiri dari lingkungan produksi, prinsip sanitasi, sumber kontaminan, tahap hygiene dan sanitasi, sanitasi kimiawi, bahan disinfektan, hygiene karyawan, pelatihan, awareness, refreshing, dan sanitation standard operating procedures-SSOP atau prosedur pemeliharaan terkait fasilitas produksi area.

Melalui Sosialisasi Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dan  SNI Bagi UKM ini diharapkan industri UKM di Sumatera Barat dapat memahami pentingnya penerapan SNI serta dapat menghasilkan dan memproduksi produk sesuai dengan standar atau memenuhi SNI yang pada akhirnya dapat bersaing di pasar global.

 

              Peran SNI Produk Perikanan adalah untuk memperlancar perdagangan di luar negeri, melindungi produk dalam negeri dari ancaman produk luar negeri terutama produk UMKM, bahan acuan dalam pembinaan, acuan UPI dalam memproduksi produk perikanan, Sosialisasi terhadap masyarakat untuk bahan makanan yang baik dan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia.

Upaya dalam penerapan SNI adalah Mengaktifkan sosialisasi penerapan SNI ke pelaku usaha (UPI skala besar dan UPI  UMKM), Meningkatkan kerjasama dengan Instansi lain dalam penerapan SNI produk perikanan, Pemberlakuan SNI Wajib ikan kaleng, Mengefektifkan pemberlakuan Kepmen tentang penerapan SNI, Pembinaan dalam SNI Award, dan Fasilitasi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda-SNI .

                 Sebagai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sedang mempersiapkan diri untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan. Sehingga Unit Pengolahan (UPI) yang ada dalam pembinaan di daerah diarahkan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar mutu SNI