Gerai Perizinan Kapal Perikanan Untuk Nelayan Sumatera Barat
Gerai Perizinan Kapal Perikanan Untuk Nelayan Sumatera Barat

Tanggal post: 25-01-2018, Jam 03:42 WIB | User: Tangkap


Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang terus diminati para pelaku usaha kapal penangkapan ikan di berbagai daerah. Hal ini terbukti dengan antusiasnya nelayan dari Padang dan sekitarnya mengikuti gerai perizinan pada tanggal 16 sampai dengan 20 Januari 2018.

Gerai yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari tersebut telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 22 izin, dokumen Cek Fisik kapal sebanyak 30 kapal, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 24 kapal, proses Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 25 kapal, serta dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor perikanan sebanyak Rp 1,5 Milyar.

Seperti diketahui bersama, pelaksanaan gerai mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) serta sebagai tindak lanjut pengukuran kapal perikanan di seluruh Indonesia oleh Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ir. Saifuddin, MMA  menyampaikan bahwa gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan dan pembayaran PNBP-nya online melalui bank.

“Hal ini tentunya selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan dan juga,” ujar Saifuddin.

Lebih lanjut Ir. Saifuddin, MMA meminta agar pemilik kapal dapat bekerjasama dan kooperatif untuk jujur menyampaikan semua dokumen yang diperlukan oleh petugas dengan benar. Dokumen tersebut adalah asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan kapal, tempat pembuatan kapal dan keberadaan kapal di pelabuhan.

“Keterbukaan dan kejujuran dalam izin usaha perikanan ini, sebagai barometer keterbukaan bagi pemilik kapal yang diukur ulang yang tentu akan menjadi positif bagi kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pemilik kapal. Pemilik kapal juga harus melaporkan apabila kapal-kapalnya tidak diperpanjang dengan alasan yang jelas dan secara transparan melaporkan posisi keberadaan kapal tersebut,” terang Saifuddin. “Disisi lain kami juga mencermati perubahan-perubahan ukuran kapal hasil ukur ulang yang yang perubahan ukurannya melonjak tajam”,tambah Saifuddin.

Pada kesempatan gerai tersebut diikuti juga oleh nelayan dari berbagai kota di Sumatera Barat. Sebagai contoh nelayan dari Kota Padang, Pasaman Barat, serta Pesisir Selatan. Salah satu nelayan menyatakan “Dengan adanya gerai ini lebih jelas kendala dan kesulitan selama ini dalam mengurus surat kapal, namun kami dapat menemukan kemudahan dalam pengurusan izin di kesempatan gerai kali ini” ungkap nelayan Pasaman Barat ini. Mereka menyampaikan pelaksanaan gerai cukup memuaskan. “mohon untuk prosedur penerbitan dan perpanjangan perizinan agar dipermudah”, ujar mereka. Sementara itu mereka juga menyampaikan harapannya, “Semoga gerai di Bungus ini dapat dilaksanakan lagi untuk beberapa gelombang berikutnya”, ujar mereka singkat.

Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang terus diminati para pelaku usaha kapal penangkapan ikan di berbagai daerah. Hal ini terbukti dengan antusiasnya nelayan dari Padang dan sekitarnya mengikuti gerai perizinan pada tanggal 16 sampai dengan 20 Januari 2018.

Gerai yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari tersebut telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 22 izin, dokumen Cek Fisik kapal sebanyak 30 kapal, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 24 kapal, proses Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 25 kapal, serta dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor perikanan sebanyak Rp 1,5 Milyar.

Seperti diketahui bersama, pelaksanaan gerai mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) serta sebagai tindak lanjut pengukuran kapal perikanan di seluruh Indonesia oleh Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ir. Saifuddin, MMA  menyampaikan bahwa gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan dan pembayaran PNBP-nya online melalui bank.

“Hal ini tentunya selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan dan juga,” ujar Saifuddin.

Lebih lanjut Ir. Saifuddin, MMA meminta agar pemilik kapal dapat bekerjasama dan kooperatif untuk jujur menyampaikan semua dokumen yang diperlukan oleh petugas dengan benar. Dokumen tersebut adalah asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan kapal, tempat pembuatan kapal dan keberadaan kapal di pelabuhan.

“Keterbukaan dan kejujuran dalam izin usaha perikanan ini, sebagai barometer keterbukaan bagi pemilik kapal yang diukur ulang yang tentu akan menjadi positif bagi kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pemilik kapal. Pemilik kapal juga harus melaporkan apabila kapal-kapalnya tidak diperpanjang dengan alasan yang jelas dan secara transparan melaporkan posisi keberadaan kapal tersebut,” terang Saifuddin. “Disisi lain kami juga mencermati perubahan-perubahan ukuran kapal hasil ukur ulang yang yang perubahan ukurannya melonjak tajam”,tambah Saifuddin.

Pada kesempatan gerai tersebut diikuti juga oleh nelayan dari berbagai kota di Sumatera Barat. Sebagai contoh nelayan dari Kota Padang, Pasaman Barat, serta Pesisir Selatan. Salah satu nelayan menyatakan “Dengan adanya gerai ini lebih jelas kendala dan kesulitan selama ini dalam mengurus surat kapal, namun kami dapat menemukan kemudahan dalam pengurusan izin di kesempatan gerai kali ini” ungkap nelayan Pasaman Barat ini. Mereka menyampaikan pelaksanaan gerai cukup memuaskan. “mohon untuk prosedur penerbitan dan perpanjangan perizinan agar dipermudah”, ujar mereka. Sementara itu mereka juga menyampaikan harapannya, “Semoga gerai di Bungus ini dapat dilaksanakan lagi untuk beberapa gelombang berikutnya”, ujar mereka singkat.

Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang terus diminati para pelaku usaha kapal penangkapan ikan di berbagai daerah. Hal ini terbukti dengan antusiasnya nelayan dari Padang dan sekitarnya mengikuti gerai perizinan pada tanggal 16 sampai dengan 20 Januari 2018.

Gerai yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari tersebut telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 22 izin, dokumen Cek Fisik kapal sebanyak 30 kapal, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 24 kapal, proses Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 25 kapal, serta dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor perikanan sebanyak Rp 1,5 Milyar.

Seperti diketahui bersama, pelaksanaan gerai mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) serta sebagai tindak lanjut pengukuran kapal perikanan di seluruh Indonesia oleh Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ir. Saifuddin, MMA  menyampaikan bahwa gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan dan pembayaran PNBP-nya online melalui bank.

“Hal ini tentunya selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan dan juga,” ujar Saifuddin.

Lebih lanjut Ir. Saifuddin, MMA meminta agar pemilik kapal dapat bekerjasama dan kooperatif untuk jujur menyampaikan semua dokumen yang diperlukan oleh petugas dengan benar. Dokumen tersebut adalah asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan kapal, tempat pembuatan kapal dan keberadaan kapal di pelabuhan.

“Keterbukaan dan kejujuran dalam izin usaha perikanan ini, sebagai barometer keterbukaan bagi pemilik kapal yang diukur ulang yang tentu akan menjadi positif bagi kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pemilik kapal. Pemilik kapal juga harus melaporkan apabila kapal-kapalnya tidak diperpanjang dengan alasan yang jelas dan secara transparan melaporkan posisi keberadaan kapal tersebut,” terang Saifuddin. “Disisi lain kami juga mencermati perubahan-perubahan ukuran kapal hasil ukur ulang yang yang perubahan ukurannya melonjak tajam”,tambah Saifuddin.

Pada kesempatan gerai tersebut diikuti juga oleh nelayan dari berbagai kota di Sumatera Barat. Sebagai contoh nelayan dari Kota Padang, Pasaman Barat, serta Pesisir Selatan. Salah satu nelayan menyatakan “Dengan adanya gerai ini lebih jelas kendala dan kesulitan selama ini dalam mengurus surat kapal, namun kami dapat menemukan kemudahan dalam pengurusan izin di kesempatan gerai kali ini” ungkap nelayan Pasaman Barat ini. Mereka menyampaikan pelaksanaan gerai cukup memuaskan. “mohon untuk prosedur penerbitan dan perpanjangan perizinan agar dipermudah”, ujar mereka. Sementara itu mereka juga menyampaikan harapannya, “Semoga gerai di Bungus ini dapat dilaksanakan lagi untuk beberapa gelombang berikutnya”, ujar mereka singkat.